Pemkot Gorontalo Adhan Geram, Banyak RS Keluhkan Pelayanan BPJS Kesehatan

Beranda Daerah Pemkot Gorontalo Adhan Geram, Banyak RS Keluhkan Pelayanan BPJS Kesehatan

Ulanda.id – Pemerintah Kota Gorontalo setiap tahun mengalokasikan sekitar Rp24 miliar untuk pembiayaan BPJS Kesehatan.

Namun, besarnya anggaran tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat maupun keluhan seluruh rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo terkait pembayaran klaim kepada rumah sakit.

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea pun geram dengan kondisi tersebut. Ia meminta pelaksanaan program BPJS Kesehatan di Kota Gorontalo segera dievaluasi agar anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menurut Adhan, Pemkot Gorontalo telah menjalankan kewajibannya dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp24 miliar setiap tahun untuk BPJS Kesehatan.

Namun, di sisi lain, ia mengaku masih menerima keluhan dari masyarakat dan seluruh rumah sakit terkait pelayanan peserta hingga persoalan pembayaran klaim.

“Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Pemda Kota setiap tahunnya itu menyetor Rp24 miliar, sementara pelayanan BPJS tidak maksimal,” kata Adhan.

Salah satu hal yang menjadi sorotan ialah penanganan pasien dengan lebih dari satu penyakit. Adhan mengaku sering menerima laporan mengenai pasien yang memiliki tiga penyakit, tetapi hanya satu penyakit yang mendapatkan pelayanan melalui BPJS.

“Seperti laporan yang masuk ke saya itu misalnya mereka pasien memiliki tiga penyakit yang dilayani oleh BPJS hanya satu penyakit, dua lainnya diabaikan,” ujarnya.

Persoalan ini, menurut dia, perlu mendapat perhatian karena menyangkut hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak ketika telah menjadi peserta program jaminan kesehatan.

Selain pelayanan kepada pasien, persoalan pembayaran klaim BPJS kepada rumah sakit turut menjadi perhatian Adhan. Ia menyebut sejumlah rumah sakit di Kota Gorontalo mengeluhkan pembayaran klaim yang masih memiliki tunggakan hingga miliaran rupiah.

Wali Kota Adhan menilai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan karena berkaitan dengan keberlangsungan operasional rumah sakit.

Bahkan, keluhan serupa disebut tidak hanya datang dari rumah sakit swasta. RSUD Aloei Saboe juga disebut mengalami persoalan terkait pembayaran dari BPJS Kesehatan.

“Semua rumah sakit di Kota Gorontalo itu mengeluhkan masalah tentang pembayaran rumah sakit oleh BPJS. Termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aloe Saboe,” kata Wali Kota Adhan.

“Apa gunanya kita menyetorkan uang Rp24 miliar per tahun kepada BPJS tapi kemudian pelayanannya seperti ini,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Adhan meminta BPJS Kesehatan segera melakukan pembenahan terhadap persoalan yang dikeluhkan masyarakat dan rumah sakit di Kota Gorontalo.

Ia bahkan membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke tingkat pemerintah pusat apabila tidak ada perubahan dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan. Adhan bahkan menyatakan siap melaporkan persoalan itu kepada Presiden.

Tak berhenti pada evaluasi, Wali Kota Adhan juga mewacanakan opsi lain apabila pelayanan BPJS Kesehatan tidak kunjung membaik.

Pemkot Gorontalo, kata dia, dapat kembali mempertimbangkan skema pelayanan kesehatan daerah seperti program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang pernah diterapkan sebelumnya.

“Kita akan buat lagi seperti Jamkesmas kalau BPJS tidak memperbaiki layanannya kepada masyarakat. Dulu waktu masih Jamkesmas itu pelayanannya sangat bagus sekali, sangat memuaskan,” ujarnya.

Bagi Adhan, persoalan BPJS Kesehatan tidak semata berkaitan dengan besaran anggaran yang dibayarkan pemerintah daerah.

Yang lebih penting, dana tersebut harus berujung pada pelayanan kesehatan yang layak bagi warga serta sistem pembayaran klaim yang tidak menghambat rumah sakit.

Ia berharap evaluasi dapat dilakukan secepatnya sehingga program jaminan kesehatan benar-benar berjalan sesuai tujuan, sekaligus memastikan masyarakat Kota Gorontalo memperoleh pelayanan yang sepadan dengan pembiayaan yang telah dikeluarkan pemerintah daerah.