Muhammadiyah Gelar FGD Bahas Dampak Tambang di Morowali

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik bersama Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah menggelar Focus Group Discussion di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat (7/8/2026), untuk mengkaji dampak industri pertambangan terhadap masyarakat, seperti dilansir dari Ulanda. Diskusi yang berlangsung di Aula Hotel Metro, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah ini mempertemukan Pemerintah Kabupaten Morowali, DPRD, tokoh adat, akademisi, hingga pimpinan Muhammadiyah wilayah guna mengumpulkan data serta menyusun rekomendasi kebijakan. Ketua LHKP PP Muhammadiyah Ridho Al-Hamdi menegaskan pentingnya membangun dialog berbasis data agar perkembangan kawasan industri tidak mengabaikan kondisi lingkungan dan kesehatan warga sekitar.

"Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan," ujar Ridho Al-Hamdi, Ketua LHKP PP Muhammadiyah.

Ia menambahkan bahwa konsekuensi sosial serta dampak lingkungan di sekitar kawasan tambang memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak terkait. Ketua PP Muhammadiyah HM. Busyro Muqoddas menyampaikan bahwa penanganan dampak industri merupakan tanggung jawab kolektif antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.

"Setiap persoalan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan kehidupan sosial, harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama," kata HM. Busyro Muqoddas, Ketua PP Muhammadiyah. Muhammadiyah menyatakan kesiapannya untuk mendampingi Pemkab Morowali melalui kajian akademis serta penyusunan rekomendasi strategis demi menjaga keseimbangan antara investasi dan kesejahteraan warga.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Morowali Afridin mengapresiasi langkah Muhammadiyah dan mengakui sektor pertambangan telah mendongkrak ekonomi, investasi, serta lapangan kerja di daerah tersebut. "Keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi, tetapi juga dari sehat atau tidaknya masyarakat yang hidup di sekitar kawasan industri," kata Afridin, Asisten III Pemkab Morowali. Dalam forum tersebut, peserta menyoroti sejumlah persoalan krusial di lingkar tambang Bahodopi, termasuk lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penurunan kualitas lingkungan, serta akses layanan kesehatan masyarakat.