BPJN Gorontalo Setujui Pembangunan Jalan Pinogu Bertahap Mulai 2028

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo memberi sinyal positif atas usulan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Tim Percepatan Pembangunan Pinogu terkait pembukaan akses jalan menuju Kecamatan Pinogu. Proyek tersebut ditargetkan dapat berjalan secara bertahap mulai tahun 2028, sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Kepastian dukungan tersebut didapatkan usai Plh Kepala BPJN Gorontalo Jemi Dunda menerima kunjungan Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa bersama TP3 pada Selasa, 11 Agustus 2026. Persyaratan dasar pengusulan proyek infrastruktur strategis ini dinilai sudah mulai dipenuhi oleh pemerintah daerah setempat.

"Intinya kami sangat mendukung pembangunan akses menuju Pinogu. Semua persyaratan tadi sudah dirapatkan dan sudah mulai berangsur-angsur dipenuhi," kata Jemi Dunda, Plh Kepala BPJN Gorontalo.

BPJN Gorontalo mendorong agar seluruh kelengkapan dokumen administratif dan teknis dapat dituntaskan dalam waktu dekat. Hal tersebut diperlukan agar usulan resmi bisa segera diajukan ke mekanisme pemerintah pusat.

"Semoga dalam waktu dekat ini sudah bisa diusulkan sehingga bisa kita tangani minimal 2028 saat kita mulai pelaksanaan," ujar Jemi Dunda, Plh Kepala BPJN Gorontalo.

Pengerjaan fisik jalan menuju Pinogu dirancang tidak harus menunggu ketersediaan anggaran penuh dalam satu tahun. Langkah ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara tanpa menghentikan kesinambungan proyek.

Melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah, batas maksimal anggaran tiap kegiatan disetting sebesar Rp50 miliar, dengan batas usulan total tiap kabupaten atau kota mencapai Rp100 miliar. Alokasi pengerjaan akan dibagi ke dalam beberapa tahun anggaran hingga seluruh target rampung.

"Bisa dianggarkan per tahap. Tahun 2028 berapa miliar dulu, tahun berikutnya beberapa miliar lagi sampai tuntas," jelas Jemi Dunda, Plh Kepala BPJN Gorontalo.

BPJN Gorontalo meminta agar seluruh rangkaian pembangunan dirancang sebagai satu kesatuan program. Penamaan paket pekerjaan secara berkelanjutan dinilai memudahkan persetujuan anggaran di tingkat pusat pada tahun-tahun berikutnya.

"Programnya satu, sehingga nama paketnya bisa disebutkan lanjutan dari bagian sebelumnya. Itu bisa lebih mudah disetujui oleh pusat," kata Jemi Dunda, Plh Kepala BPJN Gorontalo.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama TP3 saat ini berfokus merampungkan sisa dokumen persyaratan agar usulan tersebut masuk dalam agenda infrastruktur pemerintah pusat mulai 2028.