Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Perlu Evaluasi Agar Tepat Sasaran

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai strategis dalam meningkatkan gizi anak dan menekan stunting. Namun, implementasinya dinilai perlu terus dievaluasi agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai kemampuan fiskal negara. Dilansir dari Ulanda, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Tadulako, Prof.

Dr. H. Slamet Riadi Cante, M.Si menyebutkan kebijakan MBG telah memiliki landasan hukum jelas.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek penting secara menyeluruh. Hal itu meliputi pelaksanaan program, mekanisme pemantauan, hingga sistem pembiayaan.

Menurutnya, kebijakan ini patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia berkualitas sejak usia dini.

"Secara substansi, program MBG merupakan langkah positif pemerintah dalam upaya meningkatkan status gizi anak sekaligus menurunkan prevalensi stunting yang masih menjadi persoalan di berbagai daerah. Kebijakan ini memiliki nilai strategis karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat," ujar Prof. Slamet.

Meski demikian, ia menilai terdapat sejumlah aspek dalam tataran implementasi yang memerlukan perhatian serius. Salah satunya berkaitan dengan sasaran penerima manfaat program.

Pemerintah perlu mengevaluasi kelompok penerima MBG, khususnya siswa tingkat sekolah menengah atas (SMA). Kajian mendalam diperlukan untuk memastikan penerima manfaat adalah kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi. "Dalam perspektif kebijakan publik, penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberikan dampak yang optimal. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi apakah seluruh kelompok sasaran saat ini memang masih relevan untuk menerima program MBG atau perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan tingkat kebutuhan," katanya.

Selain itu, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ujung tombak pelaksanaan juga memerlukan perhatian khusus. Jumlah dan operasional SPPG membawa konsekuensi anggaran yang besar. Berbagai estimasi menunjukkan kebutuhan anggaran program MBG mencapai angka yang sangat besar.

Sejumlah perhitungan memperkirakan kebutuhan pembiayaan dapat mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun jika diterapkan penuh di seluruh Indonesia. Slamet menjelaskan besarnya anggaran harus menjadi perhatian bersama di tengah kondisi fiskal negara yang memiliki banyak prioritas pembangunan lain. Efisiensi dan efektivitas harus menjadi fokus utama dalam tata kelola kebijakan MBG.

Dalam formulasi kebijakan publik, tidak semua program harus diterapkan secara universal. Pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan berbasis prioritas agar manfaat program optimal dan anggaran menjadi lebih efisien.

Implementasi MBG disarankan lebih fokus pada wilayah kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Fokus juga perlu diberikan pada daerah dengan tingkat kemiskinan dan prevalensi stunting yang masih tinggi. "Pendekatan berbasis skala prioritas akan membuat program lebih tepat sasaran.

Daerah-daerah dengan tingkat kerentanan yang tinggi seharusnya menjadi fokus utama intervensi pemerintah sehingga dampak sosial yang dihasilkan dapat lebih maksimal," ungkapnya. Lebih jauh, program MBG tidak boleh dipahami sebatas kegiatan pembagian makanan gizi kepada peserta didik. Program ini harus mampu berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang melibatkan masyarakat lokal.

Kebutuhan bahan pangan untuk MBG dapat menjadi peluang besar bagi sektor ekonomi lokal. Hal ini mencakup petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

"Keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari sejauh mana program ini mampu menggerakkan ekonomi lokal. Jika tata kelolanya dirancang dengan baik, maka MBG dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya. Pemerintah didorong melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan MBG. Evaluasi tersebut mencakup ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, kualitas layanan, hingga dampak terhadap pembangunan ekonomi daerah.

"Evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus kebijakan publik. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, program MBG dapat terus diperbaiki sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat dan tujuan pembangunan sumber daya manusia Indonesia dapat tercapai secara optimal," katanya.