Pemerintah Tetapkan Upah Minimum Provinsi 2026 di Seluruh Indonesia

Pemerintah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026 di seluruh wilayah Indonesia sebagai standar gaji minimum bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Mayoritas provinsi mengalami kenaikan UMP yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta pertumbuhan ekonomi sebagai faktor utama dalam perhitungannya.

UMP adalah standar upah minimum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan untuk pekerja baru atau dengan masa kerja di bawah satu tahun, ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Istilah UMR kini telah resmi digantikan oleh UMP untuk tingkat provinsi dan UMK untuk tingkat kabupaten atau kota.

Penetapan UMP 2026 mengikuti PP Nomor 49 Tahun 2025 dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, dan indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2026.

Daftar UMP 2026 dan Perbedaan Provinsi

Provinsi DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan UMP tertinggi sebesar Rp5.729.876, sementara UMP terendah tercatat di Jawa Barat sebesar Rp2.317.601.

Kenaikan UMP dan Perbedaan UMP dengan UMK

Beberapa provinsi mencatatkan kenaikan UMP signifikan seperti Sulawesi Tengah sebesar 9,07% dan Sumatera Utara 7,90%. Namun, Aceh dan Papua Tengah mempertahankan UMP tahun sebelumnya tanpa kenaikan.

UMP berbeda dengan UMK, dimana UMP berlaku di tingkat provinsi dan ditetapkan pemerintah provinsi, sedangkan UMK ditetapkan pemerintah kabupaten atau kota dan biasanya lebih tinggi karena menyesuaikan kondisi ekonomi lokal.

Sanksi bagi Perusahaan yang Melanggar Ketentuan UMP

Perusahaan yang membayar upah di bawah UMP dapat dikenai sanksi administratif mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, ada ancaman pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal empat tahun atau denda antara Rp100 juta sampai Rp400 juta sesuai peraturan berlaku.

Kebijakan penetapan UMP ini penting untuk menjamin hak pekerja serta menjaga keseimbangan daya beli masyarakat sesuai kondisi ekonomi daerah masing-masing, sebagaimana dikutip dari Id.