DPRD Bone Bolango Evaluasi Pertanggungjawaban APBD 2025

DPRD Kabupaten Bone Bolango menggelar rapat paripurna pada Selasa, 23 Juni 2026, untuk membuka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, seperti dilansir dari Ulanda.

Langkah evaluasi ini diambil setelah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada dewan guna menguji efektivitas, kepatuhan aturan, dan dampak penggunaan anggaran bagi masyarakat sepanjang tahun lalu.

Penilaian mendalam mengenai tata kelola keuangan daerah tersebut selanjutnya akan dialihkan dari tingkat fraksi untuk digodok oleh Badan Anggaran DPRD.

"Ini adalah kewajiban kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Di sisi lain, DPRD juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh pelaksanaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel," kata Zainudin Pedro Bau, Wakil Ketua DPRD Bone Bolango.

Pihak legislatif memastikan bahwa seluruh fraksi telah menerima laporan pertanggungjawaban tersebut untuk ditelaah secara internal pada tahapan berikutnya.

"Alhamdulillah, seluruh fraksi menerima laporan ini untuk dibahas pada tahapan berikutnya. Selanjutnya akan ditingkatkan pada pembahasan internal melalui Banggar DPRD," ujarnya.

Pembahasan di tingkat Banggar dirancang untuk memeriksa kepatuhan regulasi serta pelaksanaan program secara menyeluruh, bukan sekadar melihat angka pendapatan dan belanja.

"Predikat WTP tentu membanggakan bagi daerah. Namun, di dalam hasil pemeriksaan itu tetap terdapat sejumlah catatan yang harus diselaraskan dan ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama Banggar," kata Zainudin.

DPRD menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK tidak menghentikan proses evaluasi, melainkan menjadi titik awal perbaikan tata kelola.

"Pembahasan ini akan menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam penyusunan APBD 2026, terutama untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku," ujar Zainudin.