PDIP Bantah Tudingan Tunggangi Aksi Mahasiswa Tolak Makan Bergizi Gratis

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah keras tuduhan yang mengaitkan partainya sebagai dalang di balik aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis pada Rabu, 17 Juni 2026, sebagaimana dilansir dari Ulanda. Politikus PDIP Guntur Romli menyatakan bahwa narasi yang dibangun oleh Aliansi BEM Bersatu mengenai keterlibatan partai berlogo banteng tersebut merupakan bentuk distorsi informasi. "Kami memandang perlu meluruskan distorsi informasi dan penyesatan opini yang dibangun melalui metode cocokologi yang sangat dipaksakan," kata Guntur Romli, Politikus PDIP.

Penolakan ini merespons tudingan Aliansi BEM Bersatu yang menyoroti kepemilikan mobil Toyota Fortuner mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto atas nama Siti Nuraeni, yang kemudian dihubungkan dengan Letnan Jenderal TNI (Purn) Setyo Sularso dan Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa.

Guntur Romli menegaskan baik Siti Nuraeni maupun Setyo Sularso bukan merupakan pengurus ataupun kader dari PDIP. "Tidak ada hubungan struktural maupun organisatoris yang bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa PDIP terlibat dalam aksi tersebut," ujar Guntur Romli, Politikus PDIP.

Selain membantah keterlibatan struktural, partai tersebut juga menyangkal telah memfasilitasi atau mendanai gerakan penolakan program prioritas milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut. "Tuduhan murahan dari BEM Bersatu yang dengan mudahnya menyebut aksi mahasiswa ditunggangi partai politik adalah bentuk penghinaan terhadap nalar kritis dan independensi mahasiswa," kata Guntur Romli, Politikus PDIP.

Di sisi lain, Aliansi BEM Bersatu tetap meyakini adanya jejaring politik di sekitar gerakan tersebut setelah mengamati kehadiran mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto serta rencana diskusi Tiyo Ardianto bersama sejumlah tokoh nasional. Perwakilan aliansi menegaskan bahwa pemaparan jejaring ini bukan untuk merendahkan gerakan mahasiswa, melainkan bentuk penolakan terhadap pemanfaatan gerakan oleh elite politik. "Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," kata Rahmat Djimbula, Perwakilan BEM Bersatu.