Rupiah Tembus Rp18.000 dan IHSG Merosot, DPR Minta Pemerintah Jangan Abai

Beranda Nasional Rupiah Tembus Rp18.000 dan IHSG Merosot, DPR Minta Pemerintah Jangan Abai

Ulanda.id— Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) bersamaan dengan koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai memicu kekhawatiran di kalangan legislatif. Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar fluktuasi pasar yang lazim terjadi, melainkan sinyal yang harus dibaca secara serius oleh pemerintah.

Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, mengingatkan bahwa gejolak yang terjadi di pasar keuangan dalam beberapa hari terakhir memiliki makna lebih dalam dibanding sekadar angka yang bergerak di layar perdagangan.

Menurut dia, pelemahan IHSG dan merosotnya rupiah mencerminkan respons pasar terhadap berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.

“IHSG yang terkoreksi tajam dalam beberapa hari terakhir dan pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp18.000 per dolar AS merupakan sinyal yang perlu dicermati secara serius. Pemerintah tidak boleh menganggap ini sebagai gejolak biasa, tetapi harus membaca secara utuh pesan yang sedang disampaikan pasar,” kata Amin dalam keterangannya, Minggu (7/6).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengakui tekanan global masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi pergerakan pasar keuangan dunia, termasuk Indonesia.

Lebaran 2026 Jatuh Tanggal Berapa? Ini Prediksi Idul Fitri 1447 H Menurut Pemerintah dan Muhammadiyah

Ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, penguatan dolar AS akibat kebijakan suku bunga global, hingga tingginya volatilitas pasar internasional disebut menjadi penyebab utama meningkatnya tekanan terhadap mata uang negara berkembang.

Namun Amin menilai pemerintah tidak bisa semata-mata menjadikan faktor eksternal sebagai alasan. Menurutnya, penguatan faktor domestik justru menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

“Kepercayaan investor adalah aset yang sangat berharga. Ketika pasar melihat adanya ketidakpastian, baik terkait arah kebijakan maupun kondisi ekonomi ke depan, maka respons yang muncul biasanya berupa aksi jual dan perpindahan dana ke instrumen yang dianggap lebih aman,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana pasar keuangan bekerja berdasarkan persepsi dan ekspektasi. Bahkan ketika fundamental ekonomi relatif baik, ketidakjelasan arah kebijakan dapat memicu kekhawatiran investor yang kemudian berdampak pada arus modal keluar dari pasar domestik.

Dalam situasi seperti itu, Amin menilai pemerintah harus hadir melalui komunikasi yang lebih kuat dan konsisten agar pelaku pasar memperoleh kepastian mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Ia mengapresiasi langkah yang selama ini dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam mengendalikan gejolak pasar.

Meski demikian, menurutnya langkah tersebut perlu diperkuat melalui koordinasi yang lebih solid dan respons yang lebih cepat terhadap perubahan situasi yang terjadi di pasar keuangan.

“Fundamental ekonomi yang baik harus bisa diterjemahkan menjadi keyakinan pasar. Karena dalam banyak kasus, persepsi investor memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan investasi,” katanya.

Sorotan utama Amin tertuju pada pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh angka Rp18.000 per dolar AS. Level tersebut dinilai memiliki dampak psikologis yang cukup kuat, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Apabila berlangsung dalam jangka waktu panjang, pelemahan mata uang nasional berpotensi meningkatkan biaya impor, menekan dunia usaha yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri, serta memicu tekanan inflasi.

“Nilai tukar rupiah harus menjadi perhatian khusus. Kita memahami ada faktor global yang kuat, tetapi pemerintah bersama otoritas moneter perlu memastikan stabilitas nilai tukar tetap terjaga agar tidak menimbulkan efek lanjutan terhadap sektor riil dan aktivitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Amin, sektor riil menjadi pihak yang paling rentan apabila gejolak nilai tukar terus berlanjut. Kenaikan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku impor pada akhirnya dapat berdampak pada harga barang dan daya beli masyarakat.

Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan agar mampu meredam tekanan yang muncul.

Selain menjaga stabilitas pasar, pemerintah juga diminta meningkatkan transparansi kebijakan serta memperkuat iklim investasi guna menarik kembali arus modal yang keluar dari pasar domestik.

Bagi Amin, tantangan yang dihadapi saat ini memang tidak ringan. Namun ia optimistis Indonesia memiliki kapasitas untuk melewati tekanan tersebut apabila seluruh instrumen kebijakan dijalankan secara tepat dan terkoordinasi.

“Dengan fondasi ekonomi yang kuat dan kebijakan yang tepat, saya yakin Indonesia mampu melewati fase tekanan ini dengan baik,” ujarnya.

Di tengah meningkatnya tekanan terhadap pasar keuangan, peringatan dari Komisi XI DPR RI menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu bergerak lebih cepat menjaga kepercayaan pasar. Sebab dalam dunia investasi, persepsi sering kali bergerak lebih cepat daripada data ekonomi itu sendiri. Ketika kepercayaan mulai terganggu, dampaknya dapat menjalar dari pasar keuangan ke sektor riil dan akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat.