SMSI Gorontalo Mendorong Program Jaga Desa Jadi Gerakan Bersama

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Gorontalo mendorong Program Jaga Desa agar berkembang menjadi gerakan kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, media, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya pada Minggu (9/8/2026).

Gagasan tersebut mengemuka dalam audiensi pengurus SMSI Provinsi Gorontalo bersama pengurus kabupaten dan kota dengan Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Provinsi Gorontalo, Syarif Mbuinga, sebagaimana dilansir dari Ulanda. Pertemuan ini menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) antara DPP ABPEDNAS dan DPP SMSI agar terealisasi melalui program nyata di daerah.

SMSI menilai Program Jaga Desa dapat diposisikan sebagai wadah penguatan transparansi, edukasi publik, serta pengawasan pembangunan desa secara partisipatif di wilayah Gorontalo.

Perwakilan SMSI Gorontalo, Ronal Alibasa, menegaskan peran strategis media dalam membantu warga memperoleh informasi utuh mengenai program pembangunan desa.

"Jaga Desa jangan hanya dilihat sebagai sebuah program organisasi. Ini bisa kita dorong menjadi gerakan bersama yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, media dan seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan desa," ujar Ronal Alibasa, Perwakilan SMSI Gorontalo.

Ia memaparkan bahwa media siber di bawah naungan SMSI tidak sekadar mempublikasikan kegiatan, tetapi juga menyediakan ruang edukasi terkait perencanaan anggaran hingga penanganan persoalan desa secara seimbang.

"Pengawasan yang kita maksud bukan semata-mata mencari kekurangan. Justru yang paling penting adalah membangun pemahaman sejak awal. Masyarakat harus tahu apa yang direncanakan, bagaimana pelaksanaannya dan untuk apa anggaran digunakan," kata Ronal Alibasa, Perwakilan SMSI Gorontalo.

Menurutnya, ekosistem informasi yang sehat juga memberi kesempatan bagi pihak desa untuk menampilkan berbagai inovasi pembangunan kepada publik luas.

Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo, Syarif Mbuinga, menyambut baik langkah sinergi tersebut dan menekankan pentingnya eksekusi nyata dari kesepakatan tingkat pusat.

"MoU antara DPP ABPEDNAS dan DPP SMSI harus kita turunkan menjadi kerja nyata. Sebab, ukuran keberhasilan sebuah kerja sama bukan pada dokumen yang ditandatangani, tetapi pada manfaat yang bisa dirasakan masyarakat," ujar Syarif Mbuinga, Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo.

Syarif menilai desa merupakan aktor utama pembangunan yang membutuhkan keterbukaan, partisipasi warga, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

"Jaga Desa harus menjadi gerakan bersama. Di dalamnya ada transparansi, pengawasan dan partisipasi masyarakat. Karena itu, kolaborasi dengan media menjadi penting," tegas Syarif Mbuinga, Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo.

Ia menginginkan program pengawasan tersebut dapat mendorong pemerintah desa secara transparan membuka seluruh tahapan pemanfaatan anggaran.

"Desa yang maju bukan hanya dilihat dari bangunan fisiknya. Tata kelola pemerintahan juga harus baik. Masyarakat harus tahu apa yang dikerjakan, mengetahui anggarannya, kemudian ikut memberikan pengawasan dan masukan," jelas Syarif Mbuinga, Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo.

Ia juga menggarisbawahi fungsi media yang dapat memberikan apresiasi atas keberhasilan desa sekaligus menyampaikan kritik konstruktif jika diperlukan.

"Kita ingin media menjadi bagian dari proses pembangunan. Keberhasilan desa perlu diberitakan, inovasinya perlu diangkat, dan ketika ada yang harus diperbaiki, kritik konstruktif juga diperlukan," ujar Syarif Mbuinga, Ketua DPD ABPEDNAS Provinsi Gorontalo.

Kedua lembaga bersepakat memperkuat koordinasi untuk mengarahkan kegiatan pada peningkatan kapasitas tata kelola, keterbukaan informasi, dan partisipasi publik di Gorontalo.