Pemprov NTB Salurkan Gaji PPPK Rp23,35 Miliar Lewat BPR

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mencairkan dana sebesar Rp23,35 miliar untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini dilakukan melalui sistem penyaluran baru, seperti dikutip dari Id. Pengalokasikan anggaran tersebut menyasar sebanyak 6.208 PPPK yang aktif bekerja di bawah naungan pemerintah provinsi.

Dana yang dikirimkan ini tidak sebatas upah bulanan rutin, tetapi juga mencakup komponen gaji ke-13 pegawai. Mekanisme baru ini memanfaatkan BPR NTB sebagai pos penampung awal modal kerja daerah. Dari lembaga tersebut, dana kemudian dipindahkan secara otomatis ke rekening individu para aparatur di Bank NTB Syariah.

Skema pengalihan ini diklaim tidak akan mengganggu kenyamanan transaksi harian para aparatur sipil tersebut. Mereka tetap bisa mengakses layanan keuangan digital, menggunakan mesin ATM, serta memakai aplikasi mobile banking milik Bank NTB Syariah.

Direktur Utama BPR NTB, Faesal menjelaskan bahwa institusinya masuk dalam daftar 97 BPR di tingkat nasional yang memegang hak penyaluran upah PPPK. Meski demikian, wilayah NTB tercatat sebagai pelopor dalam implementasi sistem transfer langsung. "Di BPR lain secara nasional, dana gaji biasanya ditampung terlebih dahulu di rekening penampungan atas nama BPR pada bank daerah setempat baru kemudian disalurkan. Sedangkan di tempat kami, dana dari kas daerah langsung masuk ke rekening masing-masing PPPK di BPR NTB," ujarnya di Mataram, Selasa, seperti dilansir dari ANTARA.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan bahwa kebijakan pemisahan jalur payroll ini memiliki misi strategis dalam menguatkan kapasitas BUMD lokal. Skema pembayaran sengaja dibagi, di mana kelompok PNS tetap lewat Bank NTB Syariah, sementara PPPK dialihkan ke BPR NTB. Langkah taktis tersebut diproyeksikan mampu menjadi bantalan ekonomi bagi BPR NTB. Lembaga keuangan ini sebelumnya sedang berupaya memulihkan performa akibat tingginya angka pembiayaan bermasalah pada kelompok UMKM.

Tekan Risiko Kredit Macet

Pola pembayaran ini memberikan keuntungan tersendiri bagi tata kelola bisnis BPR NTB, terutama dalam memperluas jangkauan pembiayaan. Bank milik daerah ini memegang otoritas utama untuk melakukan pemotongan otomatis jika pegawai memiliki kewajiban angsuran.

Sistem potong langsung dari sumber pendapatan tersebut efektif meminimalkan potensi kegagalan bayar debitur. Imbasnya, stabilitas keuangan sektor perbankan daerah menjadi lebih sehat dan terjaga dengan baik.

Realisasi anggaran senilai puluhan miliar ini sekaligus menjadi kepastian hak bagi ribuan pegawai yang telah menunggu. Kebijakan ini dianggap menggabungkan misi pemenuhan hak aparatur dengan penguatan fondasi ekonomi makro di daerah.