DPRD Provinsi Gorontalo Usulkan Pembentukan Forum Media Parlemen

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili mengusulkan pembentukan Forum Media Parlemen guna memperkuat keterbukaan komunikasi dan kemitraan antara lembaga legislatif dengan wartawan. Usulan ini mengemuka dalam acara Bincang Santai Bersama Media Partners di Gorontalo pada Senin, 20 Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Rifli Katili menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dirancang untuk mempererat silaturahmi sekaligus memastikan fungsi legislasi, pengawasan, dan kebijakan parlemen tersampaikan dengan utuh kepada publik.

"Kegiatan ini menjadi ajang mempererat hubungan antara pimpinan DPRD dan insan pers sekaligus membangun komunikasi yang lebih baik. Harapan kami, seluruh kegiatan DPRD bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat," kata Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Rifli Katili.

Guna menjaga konsistensi hubungan kerja tersebut, Thomas Mopili mendorong agar ruang dialog tidak berhenti sebagai agenda seremonial belaka. Ia meminta Sekretariat DPRD menjadwalkan pertemuan berkala setiap tiga bulan sekali.

"Mulai malam ini coba kita atur setiap tiga bulan sekali. Mau namanya coffee morning, coffee afternoon atau bentuk lainnya tidak masalah. Yang penting ada ruang untuk bertemu sehingga informasi-informasi yang selama ini tersumbat bisa dikomunikasikan dengan baik," kata Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili.

Thomas menekankan pentingnya hubungan kemitraan yang saling menghargai antara DPRD dan insan pers karena keduanya memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi publik. Kritik dari media dipandang sebagai masukan yang membangun selama disampaikan secara beretika.

"Karena kita ini sebenarnya serumah. Kalau ada kritik, mari disampaikan dengan santun. Yang penting komunikasi tetap terjaga," ujar Thomas Mopili.

Terkait gagasan pembentukan wadah khusus bagi jurnalis peliput parlemen, Thomas menyambut positif keberadaan Forum Media Parlemen untuk mendukung penyampaian informasi yang profesional dan objektif.

"Forum Media Parlemen itu perlu. Di DPRD ada kode etik dan tata tertib yang mengatur lembaga ini. Kalau wartawan juga memiliki forum, saya kira itu akan membantu bagaimana kita menulis, bagaimana mengkritisi kebijakan, dan bagaimana menyampaikan aspirasi masyarakat secara lebih terarah," kata Thomas Mopili.

Kendati demikian, politikus Partai Golkar tersebut memberikan catatan tegas mengenai prinsip independensi organisasi pers tersebut. DPRD dipastikan tidak akan melakukan intervensi terhadap kepengurusan forum.

"Forum itu harus diatur secara kelembagaan oleh wartawan sendiri. Jangan dicampuradukkan dengan kepentingan pihak luar dan jangan sampai ada anggota DPRD yang mengarahkan bagaimana forum itu berjalan. Biarkan wartawan mengelola organisasinya sendiri," tegas Thomas Mopili.

Sebagai bentuk komitmen, pihak legislatif menyatakan siap memfasilitasi kebutuhan pembentukan forum hingga resmi berdiri tanpa mengurangi kebebasan wartawan dalam mengelola organisasinya.

"Saya setuju forum itu dibentuk. DPRD siap memfasilitasi sampai forum tersebut benar-benar berdiri," kata Thomas Mopili.