DPRD Bone Bolango Minta Sertifikasi Aset Pemda Tuntas Sebelum 2030

Anggota DPRD Bone Bolango Amin Nusi mendorong percepatan penyelesaian sertifikasi tanah milik pemerintah daerah guna menjamin kepastian hukum sebelum 2030. Langkah ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah di Kantor Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Rabu (5/8/2026), dilansir dari Ulanda.

Proses legalisasi tanah milik pemda dinilai sangat krusial untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengamanan barang milik daerah. Upaya tersebut berfokus pada perlindungan fasilitas publik agar terhindar dari potensi sengketa maupun tumpang tindih kepemilikan di masa mendatang.

Amin Nusi menegaskan bahwa kejelasan status hukum atas tanah pemda bakal berdampak langsung pada optimalisasi pelayanan publik.

"Kalau seluruh aset sudah bersertifikat, maka aset daerah akan lebih aman dan memberikan kepastian hukum sehingga pelayanan kepada masyarakat juga dapat berjalan dengan lebih baik," kata Amin Nusi, Anggota DPRD Bone Bolango.

Ia mengapresiasi sinergi lintas lembaga antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Kejaksaan Negeri, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, ia mengingatkan bahwa sejumlah fasilitas penting seperti Kantor DPRD Bone Bolango masih dalam proses pengurusan dokumen pertanahan.

Amin juga menyoroti kepemimpinan Bupati Bone Bolango Ismet Mile sebagai momentum tepat untuk mengakhiri persoalan legalitas tanah pemerintah.

"Ini membutuhkan perjuangan, kerja keras, dan kolaborasi semua pihak. DPRD berharap pekerjaan ini dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya sehingga seluruh aset daerah memiliki kepastian hukum," ujar Amin Nusi, Anggota DPRD Bone Bolango.

Rapat koordinasi interdepartemen tersebut turut memetakan hambatan teknis mulai dari kelengkapan berkas administrasi, pembuktian dokumen kepemilikan, hingga penentuan batas bidang tanah di lapangan.