Syarif Mbuinga Soroti Krisis Guru ASN dan Sekolah Rusak di Pohuwato

Anggota DPD RI asal Gorontalo Syarif Mbuinga menyoroti persoalan mendasar sektor pendidikan di Kabupaten Pohuwato, termasuk kekurangan guru ASN dan kerusakan bangunan sekolah, saat menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan Pohuwato pada Selasa (21/7/2026), dilansir dari Ulanda.

Pertemuan tersebut difungsikan untuk menjaring aspirasi daerah yang bakal dibawa ke tingkat nasional melalui Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI. Masalah pendidikan setempat dinilai dipicu oleh regulasi pusat dan daerah yang belum selaras.

Kami hadir untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi daerah. Semua temuan ini akan menjadi bahan kajian agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan di tingkat pusat, kata Anggota DPD RI asal Gorontalo, Syarif Mbuinga.

Selain fasilitas gedung dan ketersediaan guru ASN di sekolah swasta, capaian literasi serta numerasi siswa yang rendah turut menjadi perhatian mendalam. Keterbatasan bahan ajar dan sumber belajar diakui ikut mempengaruhi capaian belajar murid di wilayah Pohuwato.

Syarif menilai bahwa pembenahan regulasi sangat krusial agar pelaksanaan program pembangunan pendidikan tidak saling bertabrakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Terkadang persoalan hadir karena adanya tabrakan aturan. Karena itu diperlukan penyusunan regulasi yang baik agar pelaksanaan program maupun pelayanan bisa berjalan tanpa menimbulkan konflik kebijakan, kata Syarif Mbuinga.

Sebagai anggota BULD DPD RI, ia menegaskan lembaga tempatnya bertugas memiliki mandat khusus untuk mengidentifikasi aturan yang tumpang tindih guna diselaraskan demi efektivitas kerja pemerintah daerah.

Kami di BULD hadir untuk mendata, menganalisis, serta mengusulkan regulasi agar tercipta harmonisasi antara program pusat, perda, maupun ranperda. Harmonisasi itulah yang diharapkan dapat mencegah terjadinya tabrakan aturan maupun kebijakan, kata Syarif Mbuinga.

Meski wewenang legislasi DPD RI terbatas di tingkat nasional, ia berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi warga Gorontalo ke pemerintah pusat agar mendapatkan solusi konkret.

Wewenang DPD RI jika dibandingkan dengan lembaga lain di pusat memang sangat terbatas. Namun bagi saya, itu justru menjadi tantangan untuk mencari berbagai jalan agar aspirasi masyarakat tetap bisa diperjuangkan, kata Syarif Mbuinga.

Syarif bahkan mengutarakan kesiapannya menempuh berbagai cara agar kepentingan masyarakat dapat terwujud di tingkat pusat.

Kalau memang diperlukan, saya harus ‘lompat jendela’ untuk kepentingan bersama masyarakat, saya kira itu tetap harus saya lakukan, kata Syarif Mbuinga.

Seluruh temuan dari kunjungan ini diposisikan sebagai daftar agenda utama untuk mendorong dukungan kebijakan pusat dalam pembenahan infrastruktur, ketercukupan tenaga pendidik, hingga peningkatan mutu pembelajaran anak di Pohuwato.