RSUD Ainun Dorong Peningkatan PAD dan Incar Bantuan Kemenkes Rp200 Miliar

Ancaman pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2027 memicu langkah antisipasi dari Rumah Sakit Ainun Gorontalo. Seperti dilansir dari Ulanda, pihak rumah sakit didorong memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjaga kesinambungan pelayanan medis.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna, menilai kemandirian finansial menjadi kunci utama saat bantuan anggaran pusat berkurang. Tren penerimaan rumah sakit sepanjang 2026 menunjukkan performa yang cukup positif.

Target penerimaan daerah yang awal mulanya dipatok Rp39 miliar diproyeksikan mampu menembus angka Rp44 miliar pada akhir tahun. Lonjakan pendapatan ini dipicu oleh hadirnya fasilitas kesehatan spesialis baru, seperti layanan operasi retina.

"Hingga bulan Juli, target PAD yang semula diperkirakan sekitar Rp39 miliar menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Bahkan kami optimistis realisasinya bisa mencapai sekitar Rp44 miliar sebelum akhir tahun," kata dr. Yanti.

Ia menambahkan bahwa ekspansi layanan medis terbukti efektif mendongkrak kunjungan pasien. Kemandirian ini diharapkan mampu menopang operasional secara mandiri saat DAK resmi dihapus.

"Kami berharap PAD terus meningkat. Dengan begitu, meskipun Dana Alokasi Khusus nantinya dihapus, Rumah Sakit Ainun tetap mampu membiayai operasional maupun pengembangan pelayanannya sendiri," ujarnya.

Selain fokus pada penerimaan daerah, RSUD Ainun tengah mengupayakan alokasi dana segar sebesar Rp200 miliar dari Kementerian Kesehatan lewat Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Namun, upaya ini terganjal kendala infrastruktur dasar.

Fasilitas medis modern seperti CT Scan dan unit penunjang perawatan kanker membutuhkan peningkatan kapasitas daya listrik. Kebutuhan pembenahan daya tersebut diperkirakan menelan anggaran hingga Rp2 miliar.

DPRD mengingatkan agar kendala pembiayaan listrik tidak menggagalkan peluang hibah ratusan miliar dari pemerintah pusat.

"Jangan sampai hanya karena kebutuhan penambahan daya listrik sekitar Rp2 miliar, bantuan Rp200 miliar dari Kementerian Kesehatan justru tidak bisa diperoleh. Ini harus menjadi perhatian bersama," tegasnya.

Komisi IV meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo melobi gubernur agar pengadaan daya listrik diprioritaskan dalam pembahasan KUA-PPAS 2027. Nilai investasi listrik dinilai sangat sepadan dengan potensi bantuan pusat yang akan diterima.

"Bagi kami, setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat yang nyata. Kalau kebutuhan listrik ini bisa dipenuhi, maka peluang memperoleh bantuan Rp200 miliar terbuka lebar dan pengembangan Rumah Sakit Ainun dapat dipercepat," katanya.