Sekda Bone Bolango Minta OPD Perketat Pencegahan Korupsi Mandiri

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat sistem pencegahan korupsi internal birokrasi melalui Bimbingan Teknis Penguatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Manajemen Risiko Indeks (MRI) di Gorontalo pada Senin, 30 Juni 2026.

Dilansir dari Ulanda, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Iwan Mustapa menegaskan bahwa pengendalian rasuah kini tidak boleh lagi bertumpu eksklusif pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diwajibkan menjadi pihak utama yang bertanggung jawab memitigasi risiko korupsi di lingkungan kerja masing-masing.

"Pengawasan bukan semata-mata tugas APIP. Seluruh pimpinan perangkat daerah adalah pemilik risiko sehingga harus memahami strategi pengendalian sekaligus langkah mitigasi terhadap setiap potensi risiko, termasuk risiko korupsi," kata Sekda Iwan Mustapa.

Pergeseran paradigma pengawasan ini diarahkan menuju sistem pencegahan dini yang terintegrasi sejak tahap perencanaan program. Berdasarkan kondisi terkini, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Bone Bolango tercatat masih berada pada Level 2 karena strategi pengendaliannya belum terintegrasi menyeluruh dan masih berorientasi administratif.

"Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Apa yang sudah dicapai harus dipertahankan sekaligus ditingkatkan. Jangan sampai capaian yang sudah diraih justru mengalami penurunan," ujar Iwan Mustapa.

Meskipun Indeks Reformasi Birokrasi wilayah tersebut mengalami kenaikan, jajaran perangkat daerah diminta tetap mengevaluasi akuntabilitas kinerja, percepatan digitalisasi, hingga penguatan sistem pengendalian internal. Seluruh OPD juga dituntut segera merampungkan laporan Indeks Digitalisasi Pemerintahan serta evaluasi kelembagaan.

"Perbaikan harus dilakukan secara berkelanjutan. Reformasi birokrasi bukan sekadar mengejar nilai, tetapi memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas," kata Iwan Mustapa.

Pemerintah daerah mengapresiasi kehadiran Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Ahmad Fauzan, yang memberikan dukungan kapasitas tata kelola berbasis risiko dalam kegiatan bimtek tersebut.

"Harapan kita lahir komitmen bersama untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, berintegritas, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat," ujar Iwan Mustapa.