PPP Bone Bolango Tanggapi Rencana Renovasi 10 Ribu Puskesmas

Rencana revitalisasi 10.000 Puskesmas oleh Presiden Prabowo Subianto menuai respons dari daerah. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Bone Bolango Zamroni Mile menilai kebijakan ini menjadi ujian keseriusan negara memperkuat layanan kesehatan dasar, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Program yang diproyeksikan menelan anggaran sekitar Rp4 miliar per fasilitas kesehatan tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada 2027. Revitalisasi ini dirancang menyasar unit pelayanan dasar di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia, sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Kebijakan tersebut dinilai menyentuh akar masalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang belum merata, kekurangan alat medis, serta belum optimalnya mutu pelayanan masyarakat.

"Puskesmas adalah pintu pertama pelayanan kesehatan. Kalau pintu pertama ini rapuh, maka beban rumah sakit akan semakin berat. Karena itu, langkah pemerintah untuk melakukan renovasi secara besar-besaran patut diapresiasi," kata Zamroni, Ketua DPC PPP Bone Bolango.

Menurutnya, perhatian pemerintah pusat ini menandakan bahwa pembangunan sektor kesehatan tidak lagi berfokus pada rumah sakit besar di kota-kota utama semata.

"Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya bangunan baru, tetapi pelayanan yang cepat, tenaga kesehatan yang didukung fasilitas memadai, dan alat kesehatan yang mampu menunjang diagnosis serta penanganan pasien," ujar Zamroni.

Ia menambahkan bahwa program perbaikan sarana ini sangat relevan untuk wilayah Bone Bolango yang masih menghadapi persoalan ketimpangan akses fasilitas kesehatan.

"Ini investasi jangka panjang. Ketika pelayanan kesehatan membaik, masyarakat akan merasakan manfaatnya secara langsung. Angka penyakit bisa ditekan, pelayanan ibu dan anak bisa diperkuat, dan akses kesehatan menjadi lebih adil," katanya.

Inisiatif ini juga dinilai sejalan dengan fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di bawah kepemimpinan Bupati Ismet Mile yang menempatkan kesehatan sebagai agenda prioritas.

"Semangatnya jelas, negara harus hadir lebih dekat dengan rakyat. Modernisasi layanan kesehatan tidak boleh hanya dinikmati daerah perkotaan. Wilayah 3T juga harus mendapatkan standar pelayanan yang sama," ujar Zamroni.

Meski mengapresiasi perhatian terhadap daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, ia memberikan catatan kritis terkait pengawasan dan koordinasi pusat-daerah dalam eksekusi anggaran.

"Kalau pusat dan daerah bergerak dalam arah yang sama, ini bisa menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi kesehatan masyarakat. Yang paling penting, rakyat harus benar-benar merasakan perubahan itu," kata Zamroni.