Peternak Gorontalo Kecewa Dinas Peternakan Lamban Sikapi Pakan

Peternak lokal di Gorontalo menghadapi ancaman keberlangsung usaha akibat lonjakan harga pakan yang telah terjadi sebanyak tiga kali dalam dua bulan terakhir. Kondisi sulit ini dilansir dari Ulanda, memicu kekecewaan terhadap Dinas Peternakan Provinsi Gorontalo dan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) yang dinilai lamban mengambil tindakan.

Tekanan ekonomi ini diperparah oleh ketidakseimbangan antara biaya produksi dan harga jual telur serta daging ayam potong di pasaran. Selain itu, harga bahan baku pakan seperti bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) melambung tinggi hingga mencapai Rp10.000 sampai Rp10.500 per kilogram, sekaligus langka di pasar lokal.

Sandi Mobi, peternak yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan, menilai persoalan ini bukan lagi sekadar kenaikan harga biasa, melainkan ancaman nyata bagi kelangsungan peternakan rakyat.

"Dalam dua bulan sudah tiga kali kenaikan harga pakan. Sementara harga telur dan daging ayam potong di pasaran tidak sebanding. Yang tertekan akhirnya peternak," kata Sandi Mobi, peternak sekaligus Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan.

Sandi menyayangkan lambatnya tindakan dari instansi terkait maupun organisasi perunggasan yang seharusnya mendampingi peternak dalam menghadapi krisis biaya produksi ini.

"Dinas Peternakan Provinsi Gorontalo dan PINSAR seharusnya lebih aktif. Jangan ketika peternak sudah kesulitan baru bergerak," ujarnya Sandi Mobi, peternak sekaligus Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan.

Kelangkaan dan kenaikan harga SBM menjadi masalah mendasar yang membebankan biaya operasional secara langsung kepada para peternak di daerah.

"SBM di lokal hilang. Harganya sudah tembus Rp10.000 sampai Rp10.500 dan barangnya tidak ada. Akhirnya yang menanggung adalah kami, peternak," katanya Sandi Mobi, peternak sekaligus Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan.

Sandi menjelaskan faktor kenaikan pakan dipengaruhi oleh biaya angkutan, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga dampak kebijakan impor bahan baku melalui mekanisme satu pintu yang menambah margin biaya distribusi.

"Mereka juga mengambil margin di situ. Masih banyak lagi komponen biaya, sehingga bahan baku menjadi mahal," tegasnya Sandi Mobi, peternak sekaligus Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan.

Menurutnya, kebijakan pemerintah seharusnya mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat dan beban riil peternak skala kecil hingga menengah.

"Yang kami minta itu keberpihakan. Peternak lokal harus diperhatikan. Jangan kebijakan dibuat di atas, tetapi yang menanggung dampaknya peternak di bawah," katanya Sandi Mobi, peternak sekaligus Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan.

Ia menekankan bahwa PINSAR harus berani mengambil posisi tegas untuk memperjuangkan nasib peternak rakyat di hadapan pengambil kebijakan.

"PINSAR harusnya berdiri bersama peternak. Kalau harga pakan naik tiga kali dalam dua bulan, itu bukan persoalan kecil. Harus ada sikap dan langkah nyata," ujarnya Sandi Mobi, peternak sekaligus Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan.

Sandi mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan dapat memicu kebangkrutan peternak lokal yang berujung pada terganggunya pasokan telur dan daging ayam bagi masyarakat Gorontalo.

"Jangan tunggu peternak satu per satu berhenti. Kalau pemerintah dan organisasi perunggasan memang berpihak kepada peternak rakyat, sekarang waktunya bergerak," kata Sandi Mobi, peternak sekaligus Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan.

Sandi berharap pemerintah segera menggelar dialog bersama peternak, distributor, dan pabrikan pakan guna menciptakan solusinya.

"Peternak lokal jangan hanya diminta bertahan. Pemerintah harus memastikan kami punya kesempatan untuk tetap hidup dan berkembang," ujar Sandi Mobi, peternak sekaligus Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan.

Hingga informasi ini dihimpun, Dinas Peternakan Provinsi Gorontalo dan PINSAR belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan tersebut.