Peternak Ayam Gorontalo Desak Pemerintah dan PINSAR Bongkar Monopoli Pakan

Peternak ayam di Gorontalo mendesak Perhimpunan Insan Perbukuan dan Peternakan Unggas Nasional (PINSAR) serta pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola impor dan menghapus monopoli bahan baku pakan, seiring lonjakan harga pakan sebanyak tiga kali dalam dua bulan terakhir, sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Kenaikan harga pakan pabrikan yang tidak diimbangi kenaikan harga jual ayam potong dan telur membuat biaya produksi peternak rakyat membengkak. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo pun menawarkan penyaluran jagung SPHP via BULOG dan diversifikasi pakan sebagai opsi penekanan biaya.

Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan, Ramdan Pade, mengonfirmasi terjadinya tekanan biaya akibat lonjakan pakan tersebut dan menyatakan langkah alternatif telah disiapkan pemerintah daerah.

"Untuk jagung SPHP, kami sudah memfasilitasi usulannya ke Kementerian Pertanian melalui BULOG," kata Ramdan Pade, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan.

Pemerintah daerah juga mengarahkan para peternak untuk mencampur pakan pabrikan guna menghemat biaya operasional harian.

"Peternak terus kami edukasi untuk melakukan diversifikasi pakan. Bisa menambah formula seperti jagung dan dedak pada pakan pabrikan untuk menghemat biaya," ujar Ramdan Pade, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan.

Namun, langkah intervensi tersebut dinilai belum merambah akar permasalahan utama dari lonjakan biaya produksi yang dialami peternak.

Sandi Mobi, peternak yang menjabat Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan, mempertanyakan efektivitas dan jangkauan penyaluran jagung BULOG untuk peternak berskala kecil.

"Berapa stok BULOG? Jangan sampai yang mendapatkan hanya kandang-kandang besar. Peternak kecil bagaimana?" kata Sandi Mobi, Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan.

Kekhawatiran peternak kian membesar mengingat faktor cuaca berpotensi mengganggu ketersediaan stok jagung lokal di pasaran.

"Dengan kondisi cuaca seperti sekarang, saya yakin stok jagung BULOG tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan peternak," ujar Sandi Mobi, Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan.

Penanganan masalah pakan dinilai tidak bisa disamaratakan antara peternak ayam pedaging dan petelur karena karakteristik kebutuhan yang berbeda.

"Kalau solusinya untuk peternak petelur, bagaimana dengan peternak pedaging? Apakah persoalan kami selesai hanya dengan diversifikasi pakan?" kata Sandi Mobi, Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan.

Kondisi pasar saat ini menahan harga jual produk ternak tetap konstan meski biaya pakan melambung tinggi, sehingga menekan ket ketat margin peternak.

"Solusinya, harga di pasar harus sesuai dengan HPP yang ada," tegas Sandi Mobi, Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan.

Pemerintah diharapkan memperhatikan penyesuaian harga pokok produksi (HPP) agar peternak rakyat tidak terus-menerus menanggung kerugian operasional.

"Kalau pakan naik, tetapi harga ayam dan telur tidak mengikuti HPP, peternak yang terus menanggung kerugian. Pemerintah harus melihat kondisi ini secara utuh," ujar Sandi Mobi, Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan.

Pengawasan rantai perdagangan di pasaran dipandang perlu diperkuat guna menjamin kepastian harga di tingkat produsen.

"Jangan hanya peternak yang diminta melakukan efisiensi. Harga di pasar juga harus dikawal supaya sesuai dengan HPP. Kalau tidak, seberapa pun kami menghemat pakan, tetap akan berat," kata Sandi Mobi, Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan.

Selain masalah jagung, pasokan bahan baku pakan impor seperti soybean meal (SBM) kini melambung ke kisaran Rp10.000 hingga Rp10.500 per kilogram serta sulit didapatkan di pasar lokal akibat logistik, kurs rupiah, dan regulasi impor satu pintu.

"Solusi jitunya adalah pemerintah harus satu pendapat untuk membubarkan PT Berdikari dan menghapus monopoli impor bahan baku pakan," tegas Sandi Mobi, Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan.

PINSAR diharapkan dapat bertindak bersama peternak untuk mendesak perubahan kebijakan impor tersebut secara menyeluruh.

"Bukan saja pemerintah, tapi PINSAR juga sama-sama dengan peternak untuk membubarkan PT Berdikari," harap Sandi Mobi, Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan.

Peternak menilai pembenahan dari hulu hingga hilir mutlak dilakukan agar keberlangsungan usaha peternakan rakyat tetap terjaga dari ancaman kerugian berkelanjutan.

"Jangan hanya peternak yang diminta bertahan. Kebijakan dari hulu sampai hilir harus dibenahi," ujar Sandi Mobi, Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan.