Harga Pakan Ayam Melonjak, Peternak Gorontalo Desak PINSAR dan Pemerintah Bongkar Monopoli

Beranda Berita Harga Pakan Ayam Melonjak, Peternak Gorontalo Desak PINSAR dan Pemerintah Bongkar Monopoli

Ulanda.id — Kenaikan harga pakan ayam tiga kali dalam dua bulan membuat peternak Gorontalo mulai mempertanyakan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat.

Di tengah biaya produksi yang terus bergerak naik, pemerintah daerah menawarkan jagung SPHP melalui BULOG serta diversifikasi pakan sebagai salah satu jalan keluar. Namun bagi peternak, solusi itu dinilai belum menyentuh sumber persoalan yang membuat biaya produksi semakin berat.

Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan, Ramdan Pade, mengakui kenaikan harga pakan memang terjadi dan memberikan tekanan kepada peternak.

Menurut Ramdan, pemerintah daerah telah berupaya mencari alternatif. Salah satunya dengan memfasilitasi usulan kepada Kementerian Pertanian agar kebutuhan jagung peternak dapat dipenuhi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan penyaluran melalui BULOG.

“Untuk jagung SPHP, kami sudah memfasilitasi usulannya ke Kementerian Pertanian melalui BULOG,” kata Ramdan.

Selain mengupayakan pasokan jagung, pemerintah daerah mendorong peternak melakukan diversifikasi pakan. Peternak dianjurkan menambahkan bahan seperti jagung dan dedak ke dalam pakan pabrikan untuk mengurangi beban biaya.

“Peternak terus kami edukasi untuk melakukan diversifikasi pakan. Bisa menambah formula seperti jagung dan dedak pada pakan pabrikan untuk menghemat biaya,” ujarnya.

Namun, jawaban tersebut belum meredakan keresahan peternak.

Sandi Mobi, peternak yang juga Wakil Ketua KNPI Kota Gorontalo Bidang Peternakan dan Perikanan, justru mempertanyakan sejauh mana pasokan jagung BULOG dapat menjangkau peternak rakyat.

Hebat! La Ode Halik Ismail Sah menahkodai HMI Cabang Limboto

“Berapa stok BULOG? Jangan sampai yang mendapatkan hanya kandang-kandang besar. Peternak kecil bagaimana?” kata Sandi.

Ia juga meragukan ketersediaan jagung mampu memenuhi kebutuhan seluruh peternak, terutama jika produksi jagung lokal ikut terpengaruh kondisi cuaca.

“Dengan kondisi cuaca seperti sekarang, saya yakin stok jagung BULOG tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan peternak,” ujarnya.

Sandi menilai persoalan tidak bisa disederhanakan menjadi sekadar mengganti sebagian bahan pakan. Menurut dia, pemerintah harus melihat keseluruhan struktur biaya produksi yang kini semakin menekan peternak.

Apalagi, kebutuhan peternak ayam petelur dan pedaging tidak sepenuhnya sama.

“Kalau solusinya untuk peternak petelur, bagaimana dengan peternak pedaging? Apakah persoalan kami selesai hanya dengan diversifikasi pakan?” katanya.

Dalam dua bulan terakhir, kata Sandi, pakan telah mengalami tiga kali kenaikan. Sebaliknya, harga telur dan ayam potong di pasar tidak bergerak sebanding dengan kenaikan biaya produksi.

Situasi itu menempatkan peternak dalam posisi sulit. Mereka harus membeli pakan dengan harga lebih tinggi, tetapi tidak memiliki keleluasaan menaikkan harga jual karena berhadapan dengan daya beli konsumen dan mekanisme pasar.

Karena itu, Sandi meminta pemerintah tidak hanya berbicara mengenai efisiensi biaya produksi. Harga jual hasil ternak juga harus mendapat perhatian.

“Solusinya, harga di pasar harus sesuai dengan HPP yang ada,” tegasnya.

Menurut Sandi, harga pokok produksi harus menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menjaga keberlangsungan peternakan rakyat.

“Kalau pakan naik, tetapi harga ayam dan telur tidak mengikuti HPP, peternak yang terus menanggung kerugian. Pemerintah harus melihat kondisi ini secara utuh,” ujarnya.

Ia meminta pengawasan terhadap rantai perdagangan diperkuat sehingga harga di tingkat peternak tetap memberikan ruang keuntungan yang layak.

“Jangan hanya peternak yang diminta melakukan efisiensi. Harga di pasar juga harus dikawal supaya sesuai dengan HPP. Kalau tidak, seberapa pun kami menghemat pakan, tetap akan berat,” kata Sandi.

Sorotan Sandi kemudian mengarah pada bahan baku pakan, terutama soybean meal atau SBM. Ia menyebut harga SBM di pasar lokal telah berada di kisaran Rp10.000-Rp10.500 dan pasokannya sulit ditemukan.

Menurut dia, tekanan harga tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai biaya logistik, nilai tukar rupiah, hingga kebijakan impor bahan baku melalui mekanisme satu pintu.

Karena itu, Sandi meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola impor bahan baku pakan, termasuk kebijakan yang melibatkan PT Berdikari.

Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah lebih drastis dengan membubarkan PT Berdikari dan menghapus mekanisme monopoli impor bahan baku pakan.

“Solusi jitunya adalah pemerintah harus satu pendapat untuk membubarkan PT Berdikari dan menghapus monopoli impor bahan baku pakan,” tegasnya.

Sandi tidak hanya meminta pemerintah bergerak. Ia juga mendesak PINSAR mengambil sikap bersama peternak.

“Bukan saja pemerintah, tapi PINSAR juga sama-sama dengan peternak untuk membubarkan PT Berdikari,” harapnya.

Menurut Sandi, PINSAR memiliki posisi strategis untuk menyampaikan kegelisahan peternak kepada pemerintah dan mendorong evaluasi kebijakan yang dinilai membebani usaha peternakan rakyat.

Bagi dia, persoalan harga pakan ayam tidak akan selesai hanya dengan mendatangkan jagung. Pemerintah harus memastikan bahan baku tersedia dengan harga terjangkau, distribusinya dapat diakses peternak kecil, dan harga jual ayam maupun telur tetap berada pada tingkat yang tidak merugikan peternak.

Di sinilah perbedaan pandangan semakin terlihat.

Pemerintah daerah mengandalkan jagung SPHP dan diversifikasi sebagai langkah untuk menekan biaya. Peternak meminta lebih dari itu: pembenahan tata niaga bahan baku, pengawasan harga berdasarkan HPP, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme impor.

Bagi Sandi, jika biaya produksi terus meningkat sementara harga jual tidak mengikuti HPP, peternak akan tetap menjadi pihak yang menanggung tekanan paling besar.

“Jangan hanya peternak yang diminta bertahan. Kebijakan dari hulu sampai hilir harus dibenahi,” ujarnya.

Persoalan harga pakan ayam di Gorontalo pun kini tidak lagi sekadar soal mahalnya pakan. Ia telah berkembang menjadi perdebatan mengenai akses bahan baku, tata niaga, harga jual, keberpihakan kebijakan, dan masa depan peternakan rakyat.