BPU UNG Kelola Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Baru Rp225 Ribu

Badan Pengelola Usaha Universitas Negeri Gorontalo mengelola pengadaan jas almamater bagi mahasiswa baru senilai Rp225 ribu per orang. Penetapan biaya di luar Uang Kuliah Tunggal tersebut memicu sorotan publik terkait transparansi pengadaan barang, sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Pengadaan jas almamater bagi ribuan mahasiswa baru tersebut dilakukan secara terpisah dari pembayaran UKT. Kendati BPU telah mengonfirmasi perannya sebagai pengelola resmi, rincian mengenai mekanisme penunjukan vendor, penetapan harga, hingga total nilai transaksi belum dibuka secara jelas kepada publik.

Manajemen kampus juga memberikan tanggapan untuk meredam isu liar yang menyebutkan keterlibatan Ketua Dharma Wanita UNG sekaligus istri Rektor dalam proyek pengadaan ini. Pihak BPU memastikan isu tersebut tidak berdasar.

"Iya, benar," kata Sekretaris BPU UNG Anselmus A. Leki saat mengonfirmasi kewenangan lembaga yang diusungnya dalam pengelolaan jas almamater.

Anselmus menambahkan penjelasan singkat mengenai status biaya atribut kemahasiswaan tersebut yang dibebankan langsung kepada para mahasiswa baru.

"Tidak include di UKT," kata Anselmus.

Pihak BPU UNG secara tegas membantah keterlibatan pihak luar maupun organisasi kepengurusan istri rektor dalam urusan bisnis internal kampus tersebut.

"Tidak ada," kata Anselmus.

Di sisi lain, keluhan muncul dari kalangan mahasiswa yang menilai skema pembayaran tersebut memberatkan dan seharusnya sudah mencakup dalam komponen biaya pendidikan utama.

"Seharusnya biaya almamater sudah masuk pada UKT," kata seorang mahasiswa.

Isu perubahan tata kelola pengadaan juga mengemuka lantaran pengelolaan jas almamater pada 2022 lalu dilaporkan sempat melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa. Hingga saat ini, Rektor UNG Eduart Wolok belum memberikan keterangan resmi terkait polemik transparansi dan skema penetapan harga almamater tersebut.