Pemkot Gorontalo Renovasi Stadion Merdeka Lewat Penugasan Presiden

Pemerintah Kota Gorontalo resmi memulai persiapan renovasi Stadion Merdeka dan GOR Nani Wartabone melalui skema penugasan atau Bantuan Presiden pada Senin (3/8/2026), sebagaimana dilansir dari Ulanda. Kepastian proyek sarana olahraga ini diperoleh usai rapat bersama Sekretariat Presiden. Keputusan tersebut diambil pemerintah pusat setelah Presiden melakukan peninjauan langsung ke Stadion Merdeka.

Langkah itu disusul evaluasi kondisi fisik arena olahraga oleh tim pusat pada pelaksanaan Pekan Nasional. "Ini sudah dibahas sejak lama, tetapi kami diminta menunggu sampai ada kepastian. Kepastian itu kami peroleh setelah rapat bersama Sekretariat Presiden," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo, Novieta Silangen.

Pemerintah pusat meminta Pemerintah Kota Gorontalo menyusun proposal resmi menyusul hasil evaluasi lapangan. Pengajuan proposal tersebut juga diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Setelah peninjauan, kami diminta menyiapkan proposal. Sebelumnya proposal juga sudah diajukan ke Kementerian PUPR dan Kementerian Pemuda dan Olahraga," ujar Novieta Silangen. Untuk memenuhi persyaratan skema penugasan Presiden, Pemkot Gorontalo harus merampungkan dan menyelaraskan Detail Engineering Design. Pengalihan penanganan proyek dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga ke Dinas PUPR dilakukan atas arahan Wali Kota Gorontalo demi integrasi perencanaan dan konstruksi.

Pemerintah daerah menargetkan proses penunjukan langsung konsultan perencana terlaksana pada 18 Agustus 2026. Tahapan ini perlu dikonsultasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengingat skema penugasan Presiden di bidang olahraga merupakan hal baru bagi pemerintah daerah. "Karena ini skema yang baru untuk daerah, kami harus memastikan seluruh tahapan sesuai ketentuan. Jangan sampai ada kekeliruan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaannya," kata Novieta Silangen.

Skema penugasan Presiden sebelumnya lebih sering digunakan untuk proyek pembangunan sekolah, jembatan, dan kampung nelayan. Pemkot Gorontalo turut mengkaji peluang pembentukan satuan tugas daerah guna mengelola pelaksanaan proyek secara langsung sesuai aturan LKPP.