Pemkab Gorontalo Targetkan Penurunan Prevalensi Stunting Jadi 24 Persen

Pemerintah Kabupaten Gorontalo menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga mencapai angka 24 persen pada tahun 2026 lewat penguatan intervensi dan validasi data. Langkah strategis ini diambil setelah jumlah keluarga berisiko stunting di wilayah tersebut dilaporkan terus menyusut dalam tiga tahun terakhir. Dilansir dari Ulanda, penurunan signifikan jumlah keluarga berisiko stunting dipaparkan dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaporan Data Intervensi Stunting pada Kamis, 11 Juni 2026.

Forum yang berlangsung di Grand Bukit Proja, Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat ini diikuti oleh para operator puskesmas, kecamatan, dan balai se-Kabupaten Gorontalo. Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) menunjukkan jumlah keluarga berisiko stunting pada 2023 tercatat sebanyak 25.700 keluarga. Angka tersebut menyusut menjadi 15.289 keluarga pada 2024, dan kembali berkurang hingga menyentuh angka 13.792 keluarga pada 2025.

Meski demikian, prevalensi stunting Kabupaten Gorontalo pada 2025 tercatat masih berada di angka 28 persen.

Kepala Dinas PPKB Kabupaten Gorontalo, Rismawati Arsyad, menjelaskan bahwa hasil terukur ini merupakan buah dari sinergi kolektif seluruh lini penanganan di lapangan. Evaluasi berkala terus diperkuat demi memastikan tren positif ini berdampak langsung pada penurunan angka prevalensi nasional.

"Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai intervensi yang dilakukan mulai memberikan hasil. Namun upaya percepatan penurunan stunting harus terus diperkuat agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai," kata Rismawati Arsyad, Kepala Dinas PPKB Kabupaten Gorontalo. Pihak pemerintah daerah menegaskan kompleksitas penanganan stunting senantiasa beririsan dengan sektor sosial, ekonomi, hingga akses sanitasi. Oleh karena itu, akurasi pelaporan data melalui Aplikasi Konvergensi Bangda Kementerian Dalam Negeri menjadi instrumen krusial dalam menentukan arah kebijakan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo, mengingatkan seluruh jajaran operator mengenai pentingnya validitas data makro penanganan stunting. Kesalahan input dinilai berisiko menciptakan bias target sasaran di lapangan. "Keberhasilan penanganan stunting tidak hanya ditentukan oleh program yang dilaksanakan, tetapi juga oleh kualitas data yang dilaporkan. Karena itu, seluruh operator harus memastikan data yang diinput valid dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Sugondo, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebelumnya mengantongi nilai 83,97 dengan kategori Baik pada Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Semester II Tahun 2025. Fokus kerja pemerintah kini diarahkan sepenuhnya pada kolaborasi lintas sektor untuk pemenuhan target tahun 2026.