Pemerintah Terapkan Sistem Desil untuk Penyaluran Bantuan Sosial Lebih Tepat Sasaran

Dalam upaya memastikan bantuan sosial tepat sasaran, pemerintah terus menyempurnakan sistem penyaluran dengan menggunakan metode pengelompokan kesejahteraan berbasis desil. Sistem ini memungkinkan masyarakat memeriksa status dan kategori desil bansos secara mandiri dengan mudah melalui perangkat terhubung internet.

Metode desil membagi rumah tangga ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi, dari yang paling rendah hingga tertinggi. Nomor desil yang lebih kecil menunjukkan kerentanan ekonomi yang lebih tinggi, sehingga menjadi prioritas utama dalam penerimaan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Berikut ini daftar kategori desil yang digunakan pemerintah dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026:

Data desil menjadi acuan pemerintah dalam menentukan sasaran program perlindungan sosial agar penyaluran bantuan lebih akurat dan tepat guna.

Untuk memudahkan masyarakat, Kementerian Sosial menyediakan layanan pengecekan status bansos dan kategori desil secara online di situs resmi kemensos. Cukup dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kode captcha, informasi dapat diperoleh dalam hitungan menit tanpa harus datang ke kantor dinas sosial.

Selain website, aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau App Store juga membantu masyarakat memantau status dan kategori desil secara berkala. Aplikasi ini diperbarui secara rutin untuk menyesuaikan data sosial terbaru.

Melakukan pengecekan desil bansos memberikan manfaat signifikan, seperti mengetahui kelayakan penerimaan bantuan sosial, mengurangi kesalahan penyaluran, dan mendukung transparansi pengelolaan data sosial pemerintah.

Pembaruan data secara berkala menjadi langkah penting agar program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT dapat diberikan dengan lebih tepat sasaran sesuai kondisi ekonomi terkini keluarga penerima.

Informasi ini dikutip dari Id sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efektivitas dan transparansi penyaluran bantuan sosial di Indonesia.