Pakar Pendidikan UNNES Edi Subkhan Soroti Dilema Sistem Zonasi PPDB SMA

Pakar pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Edi Subkhan menyoroti implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA pada Rabu, 17 Juni 2026. Kebijakan ini terus memicu diskusi mendalam di kalangan pendidik dan orang tua murid. Edi Subkhan memaparkan analisis komprehensif mengenai kelebihan sistem zonasi serta tantangan nyata di lapangan.

Evaluasi ini mencakup aspek pemerataan akses pendidikan hingga implikasi psikologis serta akademik bagi para calon peserta didik. Sistem ppdb zonasi adalah jalur penerimaan siswa berdasarkan domisili terdekat dari sekolah. Langkah ini diterapkan pemerintah guna menghapus kasta sekolah favorit dan menyetarakan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

Penerapan kebijakan ini membawa dampak positif yang cukup signifikan pada beberapa sektor. Salah satu kelebihan sistem zonasi yang paling dirasakan langsung adalah aspek efisiensi logistik bagi keluarga siswa.

“Keuntungannya bisa menekan biaya transportasi, dan mendobrak praktik bahwa sekolah unggulan hanya untuk siswa yang berprestasi,” ujar Edi Subkhan.

Menurut Edi Subkhan, sekolah negeri pada hakikatnya memegang amanat konstitusi untuk memberikan hak pendidikan yang setara kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang kompetensi akademik awal anak.

“Sebagai sekolah negeri, mestinya menerima semua siswa terlepas dari apakah ia bagus-bagus nilainya atau tidak,” kata Edi Subkhan.

Melalui sistem ini, pemerintah berupaya menegakkan keadilan bagi anak-anak di sekitar sekolah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meruntuhkan eksklusivitas institusi pendidikan milik negara yang selama ini didominasi kelompok tertentu.

“Di sini terdapat dasar keadilan sosial, di mana sekolah negeri yang dianggap unggul harus bersedia mendidik calon siswa dengan nilai maupun prestasi rata-rata yang berasal dari sekitar sekolah tersebut,” tutur Edi Subkhan.

Masalah Mutu dan Dampak bagi Siswa

Meskipun memiliki misi mulia, pelaksanaan di lapangan masih membentur tembok besar berupa ketimpangan fasilitas antarsekolah. Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai apa kekurangan ppdb zonasi yang paling mendasar saat ini.

“Ada kesenjangan antara sekolah negeri yang satu dan lainnya, sehingga ketika siswa tinggal satu zona dengan sekolah negeri yang dipersepsikan kurang bagus kualitasnya, maka orangtua cenderung akan memperjuangkan anaknya untuk sekolah di luar zonanya,” jelas Edi Subkhan.

Kesenjangan sarana dan mutu pengajar antarinstansi memunculkan kekhawatiran besar. Hal ini berpengaruh langsung pada perkembangan kompetensi siswa, khususnya mereka yang memiliki rekam jejak akademik sangat baik.

Kondisi tersebut menimbulkan dampak sistem zonasi bagi siswa cerdas yang berpotensi menghambat prestasi mereka. Banyak pihak menilai aturan ini kurang adil bagi anak yang telah belajar keras demi mengincar sekolah impian.

“Jika mereka terpaksa melanjutkan studi di sekolah negeri yang satu zona dengan tempat tinggal mereka, yang dikhawatirkan adalah mereka masuk ke sekolah yang kurang bagus walau statusnya sekolah negeri, sehingga potensi akademik mereka tidak akan dapat dioptimalkan,” ungkap Edi Subkhan.

Tantangan Riil Penerimaan Siswa Baru

Persoalan kualitas yang belum merata melahirkan berbagai masalah yang sering muncul saat ppdb zonasi berlangsung setiap tahunnya. Fenomena manipulasi data kependudukan hingga migrasi domisili mendadak menjadi rapor merah yang perlu dibenahi.

Ketidakpastian ini membuat masyarakat berada di posisi dilematis. Di satu sisi mereka ingin menaati regulasi, namun di sisi lain hak untuk mendapatkan kualitas pengajaran terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama keluarga.

Secara umum, kebijakan regulasi penerimaan siswa berbasis wilayah ini dinilai belum sepenuhnya ideal. Diperlukan akselerasi pembangunan sarana prasarana serta distribusi guru berkualitas demi mewujudkan keadilan pendidikan seutuhnya.

“Dengan demikian, jika ditimbang maslahat dan mudaratnya, ya fifty-fifty lah,” pungkas Edi Subkhan.

Pemerintah daerah bersama dinas pendidikan terus didesak untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pemetaan wilayah sekolah. Langkah ini krusial guna mengantisipasi penumpukan calon peserta didik di area padat penduduk yang minim fasilitas sekolah negeri.