Menpora Erick Thohir Bentuk Tim Koordinasi Khusus PON 2028

Persiapan menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 kini memasuki tahapan krusial. Seperti dilansir dari Bola, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyepakati pembentukan tim koordinasi khusus setelah menggelar rapat lintas sektor di Kemenpora pada Rabu (1/7/2026).

Langkah strategis ini diambil guna memastikan seluruh aspek penyelenggaraan serta tata kelola administrasi ajang empat tahunan tersebut berjalan sesuai target. Berdasarkan jadwal, kompetisi olahraga terbesar di Indonesia ini akan digulirkan pada November 2028.

Pertemuan ini melibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Fokus utama diskusi diarahkan pada konsolidasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari setiap pemangku kepentingan.

Selain membahas kerangka besar kompetisi, rapat tersebut mengkaji dukungan dari berbagai daerah. Hal ini mencakup penyesuaian lokasi pertandingan atau venue agar sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Erick Thohir mengundang jajaran pimpinan KONI, Kejaksaan Agung, dan BPKP untuk mematangkan agenda strategis ini. KONI mengutus delegasi penuh yang dipimpin oleh Ketua Umum Marciano Norman, Wakil Ketua Umum Suwarno, Sekretaris Jenderal TB Lukman Djajadikusuma, serta Bendahara Umum Gugun Yudinar.

Perwakilan dari Kejaksaan Agung dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Narendra Jatna. Sementara itu, BPKP diwakili oleh Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan, Susilo Widhyantoro.

Selepas forum berakhir, Erick Thohir menegaskan pentingnya akselerasi penyelarasan kerja demi meraih target ganda dalam pelaksanaan ajang ini.

"Alhamdulillah, PON 2028 semakin dekat. Rencananya akan digelar pada November 2028. Dengan waktu persiapan yang semakin singkat, kita semua, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, baik di bidang olahraga maupun pendampingan, harus mempercepat konsolidasi agar PON dapat terlaksana sesuai harapan, yakni sukses penyelenggaraan dan sukses administrasi," ujar Erick Thohir dalam jumpa pers usai pertemuan.

Melalui forum ini, seluruh pihak sepakat mendirikan tim koordinasi khusus PON 2028. Tim ini bakal berfungsi sebagai pusat komunikasi sekaligus pengontrol realisasi program kerja antarlembaga.

Tugas utama dari tim ini meliputi sinkronisasi regulasi, pemetaan kebutuhan riil, hingga penguatan akuntabilitas agar seluruh tahapan persiapan tetap berada di koridor hukum.

Koordinasi Lintas Sektor dan Pemetaan Pendanaan

Erick Thohir menggarisbawahi krusialnya keterpaduan langkah antarinstansi, terutama yang berkaitan dengan aspek pengawasan dan pendampingan hukum.

"Hari ini saya bersama Ketua Umum KONI Pusat, Jaksa Agung Muda Intelijen, serta Deputi Bidang Pencegahan dan Pengawasan KPKP melakukan sinkronisasi. Berdasarkan usulan yang telah disampaikan daerah, kita harus memetakan kesiapan pendanaan di masing-masing daerah. Selanjutnya hasil tersebut akan kami laporkan kepada pemerintah pusat," sambung Erick.

Erick Thohir menambahkan bahwa tahapan selanjutnya adalah memaparkan hasil analisis pemetaan tersebut di tingkat pemerintah pusat.

"Dalam rapat hari ini kami sepakat membentuk tim koordinasi. Nantinya kami akan mengundang pemerintah daerah untuk memaparkan hasil pemetaan mereka sebelum dilaporkan kepada pemerintah pusat dan Bapak Presiden. Harapannya, penyelenggaraan PON 2028 dapat berlangsung sukses, baik dari sisi penyelenggaraan, administrasi, maupun keberlanjutan pengembangan olahraga nasional."

Proses identifikasi anggaran akan mengacu pada proposal resmi yang telah diajukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Pola ini diterapkan agar skala prioritas dan kebutuhan riil di lapangan dapat dipastikan sejak awal.

Keterlibatan aktif Kejaksaan Agung serta BPKP sengaja dirancang untuk memperketat tata kelola keuangan, mulai dari fase pencegahan penyimpangan hingga pengawasan anggaran.

Format PON 2028 dan Peran Jakarta

Penyelenggaraan PON 2028 direncanakan berlangsung di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan Jakarta bertindak sebagai kota pendukung. Keputusan menggunakan skema tiga wilayah ini selaras dengan arahan pemerintah yang melarang pembangunan infrastruktur olahraga baru.

Kebijakan pembatasan fisik tersebut diberlakukan karena banyak fasilitas olahraga baru yang telantar dan tidak digunakan secara optimal setelah pelaksanaan PON terdahulu. Oleh karena itu, sejumlah cabang olahraga akan dialihkan memanfaatkan fasilitas yang sudah eksis di Jakarta.

Secara total, PON 2028 diproyeksikan mementaskan 67 cabang olahraga. Dari keseluruhan daftar tersebut, terdapat 21 cabang olahraga unggulan yang tercakup dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Beberapa cabang olahraga yang terkendala masalah ketiadaan venue representatif di NTB maupun NTT bakal dipindahkan ke wilayah Jakarta. Distribusi definitif mengenai pembagian cabang olahraga di setiap provinsi saat ini masih dimatangkan.

Kemenpora bersama KONI akan mengumumkan rincian lokasi pertandingan untuk NTB, NTT, dan Jakarta setelah proses pemetaan rampung. Jumlah cabang olahraga dan lokasi pelaksanaan tetap dinamis demi kelancaran operasional kompetisi.

Apresiasi KONI atas SK Penyelenggaraan

Ketua Umum KONI Marciano Norman memberikan apresiasi tinggi atas penerbitan regulasi utama yang menjadi basis legalitas pergerakan seluruh pihak.

"Pertama-tama, selaku Ketua Umum KONI Pusat, saya menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada Menpora yang telah menerbitkan Surat Keputusan tentang penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 di Nusa Tenggara. Hal ini sangat penting karena meskipun pelaksanaannya masih sekitar dua tahun lima bulan lagi, SK tersebut sudah diterbitkan sehingga NTT, NTB, DKI Jakarta, dan KONI Pusat dapat segera bergerak memantapkan persiapan," ujar Marciano.

Berpegang pada SK tersebut, KONI segera menyusun target kerja yang terukur bersama dengan komite pelaksana di daerah serta kementerian terkait. Prioritas jangka pendek meliputi finalisasi cabang olahraga, standardisasi venue, dan penyusunan jadwal uji coba.

Kehadiran seluruh jajaran pimpinan teras KONI di Kemenpora menjadi simbol komitmen institusi dalam mengawal seluruh tahapan hingga hari pelaksanaan. Tahapan konsolidasi berikutnya dipastikan bakal melibatkan pemerintah daerah selaku tuan rumah serta instansi vertikal di pusat.