Menpora Erick Thohir Matangkan Persiapan PON 2028 Bersama Kepala Daerah

Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir memimpin pertemuan koordinasi bersama sejumlah kepala daerah di Kantor Kemenpora, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/6/2026), guna membahas persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 yang dijadwalkan berlangsung di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pertemuan yang dilansir dari Bola ini dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Penyelenggaraan pesta olahraga multi-event terbesar di Indonesia tersebut direncanakan memanfaatkan dukungan fasilitas teknis dari DKI Jakarta tanpa membangun arena pertandingan baru.

Konsolidasi awal antara pemerintah pusat dan daerah ini dilakukan untuk menyelaraskan seluruh tahapan kesiapan logistik, infrastruktur, serta administrasi. Langkah ini diambil agar pemetaan prestasi olahraga nasional dapat terintegrasi secara berkelanjutan dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

"Ini merupakan sesuatu pertemuan yang bersejarah karena pertama kali pemerintah pusat dan daerah berkonsolidasi dan memaparkan seluruh persiapan serta isu yang harus ditanggulangi sejak dini," ujar Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga RI.

Pemerintah juga berfokus pada perbaikan ekosistem kesejahteraan atlet melalui skema bonus dan dana pensiun yang sedang digodok. Koordinasi lebih lanjut akan segera dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk menjamin kesiapan anggaran.

"Kita bersepakat PON tahun 2028 di NTB dan NTT yang didukung juga Pemda DKI, kita ingin memastikan PON ini berjalan baik, tidak hanya secara penyelenggaraan tetapi juga secara administratif," ucap Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga RI.

Evaluasi menyeluruh terhadap cabang-cabang olahraga potensial dirancang agar pembinaan atlet mengarah ke ajang internasional secara kontinu.

"Kita harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-sepotong," tutur Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga RI.

Pihak Kemenpora memastikan koordinasi lintas sektor ini tetap berjalan sesuai instruksi kepala negara.

"Kami juga mendapatkan penugasan dari Bapak Presiden untuk memperbaiki ekosistem kesejahteraan atlet, baik bonus maupun dana pensiun yang sedang kami perbaiki," terang Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga RI.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan diri sebagai sistem pendukung teknis dengan menyediakan ratusan fasilitas olahraga yang siap digunakan untuk menopang kebutuhan pertandingan.

"Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaan sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Ibu kota tercatat memiliki 36 arena olahraga milik pemerintah pusat dan sekitar 220 arena milik pemerintah daerah. Sarana transportasi publik massal seperti MRT, LRT, TransJakarta, dan JakLingko juga disiagakan.

"Untuk transportasi MRT, LRT, TransJakarta, JakLingko dan sebagainya, Jakarta siap men-support itu," jelas Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi NTB mengapresiasi penerbitan surat keputusan penetapan tuan rumah karena memberikan kelonggaran waktu untuk melakukan kalkulasi manajerial.

"Semakin cepat SK ini keluar, semakin lama waktu persiapan. Makasih Pak Menteri akhirnya sudah keluar SK-nya," terang Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTB.

NTB mengandalkan pengalaman menggelar berbagai acara olahraga serta pariwisata berskala internasional sebagai modal kesiapan uji coba operasional. Penguatan konektivitas melalui perluasan jalur transportasi udara ke berbagai kota juga sedang berjalan.

Pemerintah Provinsi NTT mengonfirmasi bahwa kepastian legalitas ini mempermudah proses perencanaan dan pembahasan anggaran bersama legislatif daerah.

"SK hari ini berdampak sangat besar karena kami bisa membahas dengan DPRD jauh lebih baik," ucap Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur NTT.

NTT telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp250 miliar yang akan dikucurkan bertahap hingga tahun pelaksanaan. Rencananya, rangkaian pertandingan di NTT akan disebar di 14 kabupaten dan kota.

Legislatif melalui Komisi X DPR RI menyatakan kesiapan untuk mengawal aspek penganggaran dan kebijakan demi kelancaran ajang tersebut.

"Kami berharap kepada Provinsi NTB dan NTT bahwa pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh sebagai penyelenggara dan tuan rumah PON ke-22 ini mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya," terang Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

DPR berharap ajang ini mampu menjadi wadah kompetisi yang melahirkan atlet-atlet baru berprestasi dunia.

"Semoga PON ke-22 ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dan dengan yang diharapkan baik oleh Presiden maupun oleh kita semua. Dan tentunya PON ke-22 ini bisa melahirkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat internasional khususnya dan membawa nama harum bangsa Indonesia," ungkap Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.