DPRD Soroti Penyusutan APBD Gorontalo 2027 dan Minta OPD Targetkan Dampak

Proyeksi kemampuan fiskal Provinsi Gorontalo pada Tahun Anggaran 2027 diperkirakan mengalami penurunan hingga berada di kisaran Rp1,25 triliun.

Kondisi penurunan anggaran ini memicu kritik dari DPRD Provinsi Gorontalo terkait pola penyusunan anggaran yang dinilai terlalu berorientasi pada penyerapan belanja, dilansir dari Ulanda.

Syarifudin Bano, Anggota Komisi III Bidang Perencanaan dan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo, menegaskan pentingnya perubahan tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Penegasan tersebut disampaikan Syarifudin usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja pada Senin, 20 Juli 2026.

Ia meminta seluruh instansi pemerintah daerah untuk mengukur setiap program APBD 2027 berdasarkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar besarnya dana yang dihabiskan.

Menurut Syarifudin, seluruh usulan program pembangunan wajib merujuk pada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati bersama.

Dokumen RPJMD ditegaskan bukan hanya berfungsi sebagai acuan perencanaan, melainkan sebagai tolok ukur utama keberhasilan kebijakan anggaran daerah.

"Yang saya tekankan dalam rapat adalah capaian program. Acuannya tentu RPJMD yang sudah disepakati bersama. Kita tidak ingin anggaran daerah yang nilainya triliunan rupiah setiap tahun hanya habis dibelanjakan, tetapi angka kemiskinan justru stagnan," ujar Syarifudin.

Tingginya realisasi belanja dinilai tidak lagi relevan sebagai indikator keberhasilan jika persoalan mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi tidak membaik.

Syarifudin memberi contoh pada sektor pariwisata, di mana pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti hanya pada penyelesaian pekerjaan fisik.

"Jangan hanya berhenti pada selesainya pekerjaan fisik. Yang harus dilihat adalah bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kunjungan wisatawan, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Itu yang harus dipahami oleh setiap OPD," katanya.

Pemerintah daerah diimbau untuk tidak melakukan pemangkasan anggaran secara parsial jika tindakan tersebut berpotensi menggagalkan tujuan utama pembangunan.

Syarifudin menilai penentuan skala prioritas program jauh lebih penting dibandingkan memaksakan banyak kegiatan berjalan dengan anggaran terbatas yang berisiko tidak selesai.

"Kalau memang anggarannya tidak cukup untuk menghasilkan output yang maksimal, lebih baik diprioritaskan atau bahkan ditunda. Jangan sampai pekerjaan fisik tidak selesai atau manfaat yang diharapkan tidak pernah tercapai," tegasnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan seluruh OPD diminta lebih selektif menyusun anggaran dengan berfokus pada percepatan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Selain penajaman program, DPRD mendorong percepatan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

Syarifudin berharap seluruh perangkat daerah mampu menerjemahkan arah pembangunan yang ditetapkan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie ke dalam program yang realistis.

"Seluruh OPD harus mampu menerjemahkan pikiran-pikiran besar Gubernur dan Wakil Gubernur dalam memajukan Gorontalo. Karena itu saya berharap seluruh OPD benar-benar bekerja dengan baik untuk Gorontalo tercinta," tutup politisi Partai Demokrat tersebut.