DPRD Gorontalo Minta OPD Hentikan Program Rutin KUA PPAS 2027

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menghentikan kebiasaan menyusun program kerja sekadar rutinitas tahunan dalam pembahasan KUA PPAS 2027 saat Rapat Dengar Pendapat di Gorontalo, Senin (20/7/2026), sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Legislatif menegaskan evaluasi awal terhadap arah kebijakan anggaran ini bertujuan untuk memastikan APBD 2027 menyasar prioritas pembangunan serta benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, H. Ekwan Ahmad, S.H., menegaskan bahwa penyusunan program harus berorientasi pada hasil dan target yang jelas.

"Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap OPD harus mampu menjelaskan program yang diusulkan beserta target dan output yang akan dicapai," kata Ekwan.

Ia menambahkan bahwa Komisi I sangat meneliti indikator keberhasilan dari setiap usulan anggaran agar setiap kegiatan yang dirancang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Bagi kami bukan hanya soal besar kecilnya anggaran. Yang paling penting adalah sejauh mana program itu memiliki target yang jelas dan hasilnya bisa diukur. Jangan sampai anggaran besar tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat," ujarnya.

Ekwan juga mengingatkan bahwa ketepatan perencanaan menjadi penentu utama efektivitas penggunaan anggaran sepanjang tahun berjalan.

"Perencanaan harus matang sejak awal. Program prioritas harus benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan mendukung visi pembangunan daerah," katanya.

Selain itu, Komisi I mendorong penguatan koordinasi dan komunikasi antarsektor guna menghindari tumpang tindih program kerja antar-OPD. Fokus KUA PPAS 2027 ini diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembenahan birokrasi yang responsif.