DPRD Gorontalo Kejar Anggaran Rp200 Miliar untuk RS Ainun

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menargetkan dukungan anggaran sebesar Rp200 miliar dari pemerintah pusat untuk mempercepat pengembangan Rumah Sakit Ainun melalui pembahasan KUA-PPAS 2027, sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Upaya penyerapan dana dari Kementerian Kesehatan ini dilakukan guna mengatasi keterbatasan anggaran daerah serta mendorong peningkatan status rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut menjadi rumah sakit rujukan regional.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dr. Sri Darsianti Tuna menyampaikan penjelasannya terkait penyesuaian program kerja rumah sakit dengan kebijakan efisiensi yang tengah berlaku.

"Semua mitra Komisi IV memang diwajibkan memaparkan pembahasan KUA-PPAS. Dari situ kami melihat bagaimana seluruh program Rumah Sakit Ainun harus diselaraskan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah," kata dr. Yanti.

Kebijakan efisiensi fiskal dinilai membatasi ruang gerak pemerintah daerah, tetapi pengembangan sarana pelayanan publik tetap harus berjalan melalui skema pembiayaan alternatif.

Peluang penambahan anggaran terbuka lewat Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang difokuskan pada penguatan fasilitas rumah sakit tipe C dan tipe D di daerah.

Status Rumah Sakit Ainun yang masih bertipe C membutuhkan intervensi anggaran besar agar peningkatan kelas dan fasilitas medis dapat terealisasi secara optimal.

"Harapan kami, Rumah Sakit Ainun bisa masuk dalam program PHTC. Karena itu kami akan melakukan komunikasi dan lobi dengan Kementerian Kesehatan. Nilai bantuannya kurang lebih Rp200 miliar, dan itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan tipe rumah sakit," ujar dr. Yanti.

Kebutuhan dana pusat terbilang mendesak mengingat proyek pembangunan fasilitas rumah sakit yang sebelumnya mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kegagalan penyelesaian akibat ketidaksesuaian jadwal penggunaan anggaran.

Kondisi terhentinya pembangunan sebelumnya mengakibatkan sejumlah rencana ekspansi infrastruktur medis menjadi tertunda dan menyisakan beban fasilitas yang belum terpenuhi.

"Kami tidak ingin peluang seperti itu terulang lagi. Kalau sekarang ada kesempatan melalui program PHTC, maka harus diperjuangkan bersama agar Gorontalo bisa memperoleh bantuan tersebut," kata dr. Yanti.

Peningkatan tipe rumah sakit diharapkan mampu memperlengkap keberadaan fasilitas medis modern dan tenaga spesialis sehingga pasien lokal tidak perlu dirujuk ke luar daerah.

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo akan terus mengawal proses koordinasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan agar pengajuan dana bantuan tersebut dapat terealisasi.