DPRD Gorontalo Janji Kawal Program Tulabolo Pinogu Pada APBD 2027

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M.T. Mopili berjanji mengawal usulan anggaran Program Tulabolo Pinogu agar dapat masuk dalam prioritas APBD Tahun Anggaran 2027, usai menerima aspirasi perwakilan masyarakat Bone Bolango pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Sebagaimana dilansir dari Ulanda, pertemuan di ruang kerja Ketua DPRD tersebut membahas kepastian kelanjutan program pembangun kawasan pedalaman yang dinilai strategis untuk memperkecil ketimpangan antarwilayah di Gorontalo.

Idrus yang didampingi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Bone Bolango Syamsir Djafar Kiyai menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan program tersebut hingga tuntas.

"Program Tulabolo Pinogu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita dorong, kita perjuangkan, dan kita tuntaskan bersama," kata Idrus.

Sektor infrastruktur, akses pelayanan publik, dan penguatan ekonomi masyarakat menjadi fokus utama perhatian DPRD di kawasan Tulabolo Pinogu. Namun, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan utama yang sempat mengagalkan rencana pengalokasian anggaran pada APBD Perubahan tahun berjalan.

"Kami memahami harapan masyarakat. Tetapi kondisi fiskal tahun berjalan memang belum memungkinkan. Karena itu, kami sedang mengarahkan agar seluruh kebutuhan program masuk dalam perencanaan yang lebih matang," ujar Idrus.

Upaya pengawalan kebutuhan pembiayaan tersebut siap dilanjutkan DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) demi memastikan kelancaran program. Hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menunjukkan kesiapan untuk memulai tahapan penyusunan kebutuhan program pada tahun mendatang.

"DPRD akan terus mengawal proses ini agar seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. Kami ingin memastikan program yang menjadi kebutuhan masyarakat benar-benar mendapat perhatian dan dukungan anggaran," kata Idrus.

Dukungan juga disampaikan Syamsir Djafar Kiyai yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menindaklanjuti aspirasi warga.

"Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi. Aspirasi masyarakat sudah jelas, tinggal bagaimana kita memastikan proses perencanaan dan penganggarannya benar-benar berjalan," ujar Syamsir.

Meski belum membuahkan keputusan anggaran secara mendadak, dialog tersebut mengindikasikan sinyal politik kuat untuk membawa kembali program bagi kawasan tertinggal ini ke meja pembahasan prioritas APBD 2027.