DPRD Dorong Proyek Banjir Sungai Bone Dilanjutkan pada 2027

Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo mempercepat pengawasan terhadap infrastruktur strategis penahan luapan air. Seperti dilansir dari Ulanda, pembangunan Proyek Pengendalian Banjir Sungai Bone di Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, kini menunjukkan kemajuan fisik yang signifikan.

Pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo memantau langsung lokasi tersebut pada Minggu, 5 Juli 2026. Peninjauan lapangan ini bertujuan memastikan efektivitas fungsi pengawasan terhadap proyek kedaruratan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bone.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai II Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Gorontalo, Abd. Hamid Muhudin, turut mendampingi rombongan. Pihaknya menjabarkan sejumlah detail teknis serta kendala penyesuaian yang bergulir di area kerja.

Menurut Hamid, pengerjaan kawasan ini terintegrasi mulai dari struktur parapet, penguatan tebing, hingga saluran drainase. Pekerjaan juga mencakup pembuatan jalan inspeksi serta penempatan pintu air guna menahan luapan sungai.

Anggaran awal proyek ini tercatat sebesar Rp13,5 miliar sebelum mengalami efisiensi akibat dinamika ekonomi nasional. Nilai kontrak tersebut kemudian disesuaikan menjadi berada di angka lebih dari Rp12 miliar.

Perubahan anggaran berimplikasi langsung pada volume jangkauan fisik di lapangan. Panjang penanganan aliran Sungai Bone yang semula ditargetkan mencapai 1.500 meter disesuaikan menjadi 987 meter.

Kendati demikian, ritme pengerjaan di area bantaran tetap berjalan cepat merespons target waktu. Hingga posisi 5 Juli 2026, realisasi fisik telah menyentuh angka 77,16 persen dari rencana awal yang sebesar 60,95 persen.

Catatan tersebut menorehkan deviasi positif hingga sebesar 16,21 persen dalam kalender pengerjaan. Jika kendala cuaca bisa diminimalkan, proyek sepanjang 987 meter ini diproyeksikan rampung total pada Agustus 2026.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menilai pencapaian ini membuktikan sinergi yang solid di lapangan. Koordinasi intensif antara BWS, kontraktor, dan pemangku kepentingan menjadi kunci utama percepatan program.

"Kami mengapresiasi kinerja PPK bersama seluruh pelaksana di lapangan. Capaian progres yang sudah mencapai 77,16 persen dengan deviasi positif menunjukkan pekerjaan berjalan sangat baik. Kami berharap proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang maksimal sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat," kata Espin saat meninjau lokasi pekerjaan.

Meski mengapresiasi capaian tersebut, legislatif tetap memberikan catatan kritis terhadap sisa area yang belum tersentuh fisik bangunan. Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan kerawanan banjir belum sepenuhnya reda hanya dengan penguatan sepanjang 987 meter.

Espin melihat sejumlah titik krusial di sepanjang aliran Sungai Bone masih rentan jebol saat debit hujan meninggi. Oleh sebab itu, skema penanganan jangka panjang tidak boleh dilakukan secara parsial demi keselamatan warga sekitar.

"Ke depan kami akan terus mendorong agar penanganan Sungai Bone dapat dilanjutkan pada tahun 2027. Harapannya seluruh kawasan rawan banjir dapat tertangani secara menyeluruh sehingga masyarakat memperoleh perlindungan yang lebih baik dari ancaman banjir," ujarnya.

Langkah mitigasi ini dinilai mendesak karena luapan Sungai Bone kerap melumpuhkan sendi ekonomi lokal. Dampak banjir tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga merusak fasilitas publik serta kawasan pertanian produktif.

DPRD Gorontalo memandang alokasi anggaran infrastruktur ini sebagai investasi keselamatan masyarakat jangka panjang. Pengawasan ketat terus berjalan untuk memastikan spesifikasi teknis terpenuhi tanpa mengurangi mutu bangunan.