Bupati Bone Bolango Minta APBD 2027 Fokus Tekan Stunting dan Kemiskinan

Bupati Bone Bolango Ismet Mile meminta pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 difokuskan pada penanganan stunting dan kemiskinan saat rapat paripurna DPRD Bone Bolango, Senin, 10 Agustus 2026, seperti dilansir dari Ulanda.

Ismet menegaskan bahwa ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas akibat efisiensi anggaran yang berlanjut. Kebijakan APBD 2027 dinilai harus lebih selektif serta terukur dengan mengeliminasi program yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Langkah penajaman anggaran tersebut dinilai sangat mendesak karena KUA-PPAS menjadi penentu arah pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.

"Ini menjadi sangat penting untuk segera dibahas bersama antara DPRD dan TAPD untuk segera kita rumuskan dan segera kita putuskan," kata Ismet Mile, Bupati Bone Bolango.

Isu stunting dan kemiskinan ditempatkan sebagai indikator utama bagi seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun alokasi anggaran, mengingat tenggat pembahasan yang relatif singkat hingga akhir tahun.

"Masalah stunting dan masalah kemiskinan, yang kelak persentasenya harus kita upayakan kita turunkan," ujar Ismet Mile.

Penetapan target pembangunan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat rentan.

"Benar-benar mengarah kepada tujuan kita, yaitu bagaimana meningkatkan stabilitas daerah dan kedua adalah bagaimana meningkatkan sejahtera," kata Ismet Mile.

Guna menopang pembiayaan program prioritas di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah juga mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ismet melihat adanya peluang dari sektor pertambangan yang terindikasi mulai bergeser dari tahap eksplorasi ke eksploitasi.

"Kita akan bisa mendapatkan PAD. Ini penting sekali agar bagaimana peningkatan daripada program pembangunan yang kita tuangkan dalam APBD itu benar-benar berkorelasi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat," ujar Ismet Mile.

Di samping penguatan belanja prioritas dan penerimaan daerah, pemerintah daerah berkomitmen menjaga keseimbangan antara alokasi belanja pegawai untuk aparatur sipil negara (ASN) dan pemenuhan pelayanan publik.