Adhan Dambea Dorong LPM Kota Gorontalo Maksimalkan Peran Pembangunan

Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menekankan agar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak sekadar menjadi pelengkap organisasi, melainkan harus aktif membaca kebutuhan warga dan mengawal program pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan langsung di hadapan pengurus LPM dari lima kecamatan saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas LPM Kota Gorontalo Tahun 2026 di Banthayo Lo Yiladia pada Rabu, 3 Juni 2026, seperti dilansir dari Ulanda.

Pertemuan strategis tersebut mempertemukan perwakilan pengurus dari Kecamatan Kota Selatan, Dumbo Raya, Dungingi, Sipatana, dan Kota Utara guna merespons tantangan pembangunan perkotaan yang kian kompleks. Pemerintah daerah menilai sinergi ini penting demi memangkas kesenjangan antara perencanaan program dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat bawah.

“LPM bukan sekadar pelengkap organisasi kemasyarakatan. Mereka harus mampu membaca kebutuhan warga, menyampaikan aspirasi masyarakat, sekaligus ikut mengawal program pembangunan sampai benar-benar dirasakan manfaatnya,” kata Adhan.

Langkah aktif ini diharapkan dapat menjadikan LPM sebagai motor penggerak dalam mengidentifikasi masalah sosial, lingkungan, hingga perekonomian. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi kunci utama keberhasilan program yang dicanangkan oleh pemerintah kota.

“Kalau kita ingin pembangunan berhasil, maka masyarakat harus ikut terlibat. Di sinilah peran LPM menjadi sangat penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga,” ujarnya.

Adhan menambahkan bahwa tantangan perkotaan saat ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif. Posisi strategis lembaga yang berada dekat dengan lingkaran warga harus dimanfaatkan untuk mendeteksi persoalan sejak dini.

“Pemerintah membutuhkan informasi yang akurat dari bawah. Kebutuhan masyarakat sering kali berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Karena itu, peran LPM sangat menentukan agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran,” kata Adhan.

Koordinasi yang intensif antara pengurus LPM, pihak kecamatan, hingga kelurahan juga disoroti karena beberapa program dinilai belum berjalan maksimal akibat lemahnya komunikasi. Evaluasi ini diarahkan agar setiap kebijakan memiliki capaian nyata yang terukur.

“Kita ingin masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara nyata. Bukan hanya ada program, tetapi dampaknya harus terlihat dan dirasakan langsung oleh warga,” ujarnya.

Selain penguatan fungsi komunikasi, tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel ikut menjadi perhatian utama demi membangun kepercayaan publik. Rapat koordinasi ini kemudian berjalan dinamis dengan penyampaian masukan serta evaluasi kendala lapangan oleh para pengurus LPM.