Rakhmatiyah Deu Dorong Polri Perkuat Kepercayaan Masyarakat

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dinilai harus menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat kepercayaan masyarakat. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pelayanan yang profesional, humanis, dan berkeadilan.

Pandangan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bone Bolango yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Srikandi Pemuda Pancasila Provinsi Gorontalo, Rakhmatiyah Deu, seperti dikutip dari Ulanda.

Menurut Rakhmatiyah, di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, kekuatan utama institusi kepolisian bukan semata terletak pada kewenangan penegakan hukum. Tingkat kepercayaan yang diberikan masyarakat menjadi hal yang paling utama.

Kepercayaan tersebut harus dibangun melalui kerja nyata yang dirasakan langsung oleh publik dalam kehidupan sehari-hari.

"Kepercayaan masyarakat merupakan aset yang sangat berharga bagi Polri. Jika pelayanan dilakukan secara ramah, cepat, profesional, dan adil, hubungan antara kepolisian dan masyarakat tentu akan semakin kuat," ujar Rakhmatiyah Deu.

Politisi perempuan tersebut menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak lahir secara instan. Legitimasi moral sebuah institusi penegak hukum dibentuk melalui konsistensi pelayanan dan sikap yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Penegakan hukum juga harus memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun status seseorang.

Oleh karena itu, ia berharap Polri terus memperkuat pendekatan persuasif dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal ini penting agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran aparat kepolisian sebagai pelindung, pengayom, sekaligus mitra.

"Ketika masyarakat merasa dilayani dengan baik, didengar aspirasinya, dan diperlakukan secara adil, maka kepercayaan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Itulah modal terbesar yang harus terus dijaga oleh Polri," katanya.

Sebagai Ketua Komisi I DPRD Bone Bolango yang membidangi hukum dan pemerintahan, Rakhmatiyah menyatakan dukungan terhadap berbagai program kepolisian. Terutama program yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pemeliharaan keamanan.

Sinergi yang kuat antara Polri, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen warga merupakan faktor penting. Kolaborasi ini dibutuhkan dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

"Keamanan tidak mungkin diwujudkan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, hingga seluruh lapisan masyarakat agar situasi yang aman dan kondusif dapat terus terjaga," ujarnya.

Stabilitas keamanan juga memiliki hubungan langsung dengan keberhasilan pembangunan daerah. Iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan publik, hingga aktivitas pendidikan akan berkembang lebih baik apabila kondisi keamanan tetap kondusif.

Sebaliknya, apabila keamanan terganggu, berbagai agenda pembangunan juga akan ikut terdampak. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

Tantangan Pelayanan Polri di Ranah Digital

Tantangan kepolisian saat ini tidak hanya berasal dari kejahatan konvensional, tetapi juga berkembang ke ranah digital. Penyebaran informasi palsu, kejahatan siber, ujaran kebencian, hingga potensi konflik sosial di media sosial memerlukan pendekatan baru yang lebih adaptif.

Polri perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menjawab perkembangan zaman. Peningkatan kapasitas ini harus dilakukan tanpa meninggalkan prinsip pelayanan yang humanis dan menghormati hak-hak masyarakat.

"Perubahan teknologi harus diikuti dengan peningkatan kapasitas aparat. Namun di saat yang sama, pendekatan yang mengedepankan dialog, edukasi, dan pelayanan yang humanis tetap harus menjadi karakter utama Polri," katanya.

Masyarakat juga diajak untuk menjadikan Hari Bhayangkara ke-80 sebagai momentum memperkuat kemitraan dengan kepolisian. Terciptanya keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh warga.

"Masyarakat juga memiliki peran besar dalam menjaga ketertiban. Kepatuhan terhadap hukum, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta dukungan terhadap upaya kepolisian akan memperkuat terciptanya keamanan yang menjadi kebutuhan bersama," ujarnya.

Rakhmatiyah menyampaikan harapan agar Polri terus berkembang sebagai institusi yang semakin profesional, modern, serta dicintai masyarakat karena kualitas pelayanan yang diberikan.

"Semoga Polri semakin dipercaya dan dicintai masyarakat serta terus menjadi mitra yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Bagi Rakhmatiyah Deu, usia ke-80 tahun Polri menjadi pengingat bahwa keberhasilan institusi kepolisian tidak hanya diukur dari keberhasilan menjaga keamanan. Kemampuan membangun kepercayaan publik menjadi fondasi kuat dalam menjalankan tugas di tengah tantangan zaman.