PKKMB UNG 2026, Dugaan Jadi Arena Bisnis, Bebani Mahasiswa Baru

Beranda Berita PKKMB UNG 2026, Dugaan Jadi Arena Bisnis, Bebani Mahasiswa Baru

Ulanda.id – Pelaksanaan PKKMB UNG 2026 memicu polemik setelah muncul dugaan adanya aktivitas penjualan atribut dan paket makanan di lingkungan kampus selama masa orientasi mahasiswa baru. Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pelaksanaan kegiatan, mekanisme pengadaan, serta kemungkinan adanya tekanan terhadap mahasiswa baru untuk melakukan pembelian.

Informasi yang beredar menyebutkan atribut PKKMB ditawarkan dengan harga sekitar Rp120 ribu, sementara paket makanan ringan yang dikaitkan dengan sponsor disebut berada pada kisaran Rp25 ribu hingga Rp50 ribu. Yang menjadi sorotan bukan hanya besarnya biaya, tetapi juga status pembelian tersebut: apakah benar-benar sukarela atau justru menjadi kewajiban yang tidak dinyatakan secara resmi.

Sejumlah mahasiswa mengaku mempertanyakan berbagai pengeluaran yang muncul selama rangkaian PKKMB berlangsung. Mereka menilai orientasi kampus seharusnya menjadi ruang adaptasi terhadap budaya akademik, bukan momentum yang membuka peluang transaksi yang berpotensi membebani peserta.

“PKKMB mestinya menjadi ruang adaptasi mahasiswa baru dengan lingkungan kampus, bukan kegiatan yang membuat mereka merasa harus mengeluarkan biaya di luar kebutuhan akademik,” kata seorang mahasiswa yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Administrasi Amburadul, Uang Harian Peserta Koperasi Gorontalo Tertunda

Keluhan itu berkembang di tengah ramainya perbincangan di media sosial. Sejumlah unggahan mempertanyakan mekanisme penjualan atribut dan paket konsumsi, termasuk siapa yang mengelola kegiatan tersebut serta bagaimana hasil penjualannya digunakan. Hingga kini, belum ada bukti yang dapat memverifikasi seluruh klaim yang beredar.

Di tengah polemik tersebut, Wakil Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Dr. Muhammad Amir Arham, M.E., memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa secara prinsip tidak ada kewajiban bagi mahasiswa baru untuk membeli atribut maupun kebutuhan lain dalam pelaksanaan PKKMB.

“Jadi, sebenarnya sifatnya dilarang. Tapi, kalau ada yang menjual maka tidak ada dalam bentuk paksaan,” kata Amir saat dikonfirmasi, Selasa, 11 Agustus 2026.

Ia menjelaskan bahwa PKKMB dilaksanakan di tingkat fakultas dan jurusan selama dua hari, dengan kepanitiaan yang melibatkan dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa dari unsur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Aksi Mahasiswa di Tugu HI Gorontalo Dapat Dukungan DPP IKA UNG

“PKKMB berlangsung di fakultas dan jurusan selama dua hari dan panitianya adalah dosen, mahasiswa pengurus BEM,” ujarnya.

Meski demikian, Amir mengaku belum menerima laporan lengkap mengenai dugaan penjualan atribut maupun paket makanan tersebut. Ia memastikan akan melakukan penelusuran untuk mengetahui asal aktivitas penjualan yang menjadi perbincangan.

“Saya belum cek. Nanti saya cek dari mahasiswa mana, fakultas apa,” katanya.

Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan mahasiswa baru membeli atribut atau kebutuhan tertentu selama mengikuti PKKMB.

“Pada prinsipnya tidak ada kewajiban yang mengharuskan mahasiswa baru membeli,” tegasnya.

Pernyataan itu menjadi penegasan penting bahwa jika memang terdapat aktivitas penjualan di lingkungan PKKMB, kegiatan tersebut tidak boleh disertai pemaksaan ataupun tekanan terhadap peserta. Namun, sejumlah pertanyaan masih belum terjawab: siapa yang menjual, bagaimana mekanisme pengadaannya, siapa yang menetapkan harga, dan ke mana hasil penjualan dialokasikan.

Pengamat pendidikan di Gorontalo menilai isu ini perlu ditangani secara terbuka agar tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap institusi. Menurut dia, PKKMB merupakan gerbang pertama mahasiswa memasuki kehidupan perguruan tinggi sehingga seluruh aktivitas di dalamnya harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap mahasiswa baru.

“Jika muncul persepsi bahwa PKKMB menjadi ruang komersialisasi, maka kampus harus segera memberikan penjelasan. Transparansi penting agar mahasiswa baru tidak memulai kehidupan akademiknya dengan keraguan terhadap tata kelola kampus,” ujarnya.

Polemik ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut harga atribut atau paket makanan. Yang dipertaruhkan adalah kesan pertama mahasiswa terhadap budaya kampus. PKKMB seharusnya menjadi ruang untuk memperkenalkan integritas, solidaritas, dan semangat akademik, bukan menimbulkan persepsi adanya praktik yang membebani mahasiswa baru.

Karena itu, penelusuran yang dijanjikan pihak universitas menjadi penting. Kejelasan fakta dan keterbukaan informasi akan menentukan apakah dugaan yang berkembang memiliki dasar yang kuat atau sekadar persepsi yang muncul di tengah minimnya komunikasi.