Pemkot Gorontalo Garap Perda LGBT dan Larang Bansos Waria

Pemerintah Kota Gorontalo tengah mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang LGBT untuk segera dibahas bersama DPRD setempat. Langkah penegasan regulasi ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi di Bandhayo Lo Yiladia pada Rabu, 15 Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Ulanda. Penyusunan aturan baru ini mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 serta Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025.

Selain mempercepat perda, pemerintah daerah juga menerapkan kebijakan pembatasan sosial yang menyasar komunitas waria di wilayah tersebut. Dalam pengarahannya, Adhan menegaskan pentingnya kejelasan norma hukum agar aparat pemerintahan memiliki landasan yang kuat saat menjalankan tugas di lapangan. Bagian Hukum Pemerintah Kota Gorontalo pun diinstruksikan untuk segera menyempurnakan draf aturan sebelum diserahkan ke legislatif.

"Perdanya harus jelas. Judul dan isinya harus spesifik sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda ketika diterapkan," ujar Adhan Dambea, Wali Kota Gorontalo.

Aturan ini juga berdampak langsung pada sektor pelayanan sosial dan penggunaan fasilitas publik milik pemerintah daerah. Adhan menginstruksikan agar seluruh jajaran organisasi perangkat daerah, camat, hingga lurah tidak menyalurkan bantuan sosial kepada kelompok waria. "Jangan sampai bantuan pemerintah diberikan kepada yang bukan menjadi sasaran penerima. Bantuan harus tepat sasaran," tegas Adhan Dambea, Wali Kota Gorontalo.

Kebijakan penataan sosial ini juga menyasar penggunaan Gedung Bandhayo Lo Yiladia yang biasa disewa untuk pesta pernikahan. Pengelola gedung milik pemerintah daerah tersebut kini dilarang mengizinkan penyelenggara acara menggunakan jasa waria sebagai pembawa acara atau master of ceremony.