Pemkab Gorontalo Perketat Validasi Iuran BPJS Kesehatan ASN

Pemerintah Kabupaten Gorontalo memperketat pengawasan pengelolaan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui rekonsiliasi iuran BPJS bagi Aparatur Sipil Negara dan pekerja penerima upah pada Rabu, 18 Juni 2026, seperti dilansir dari Ulanda.

Langkah pengetatan tersebut diwujudkan melalui pertemuan evaluasi berkala untuk Triwulan II Tahun 2026 yang berlangsung di Hantaleya Cafe. Forum ini mempertemukan jajaran pemerintah daerah, BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, serta sejumlah organisasi perangkat daerah guna menguji validitas data kepesertaan dasar penjaminan layanan kesehatan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, mengonfirmasi bahwa agenda rekonsiliasi ini krusial demi memastikan ketepatan pendataan setiap peserta tanggungan pemerintah daerah agar hak pelayanan kesehatan mereka terpenuhi tanpa kendala administrasi.

"Rekonsiliasi ini bertujuan memastikan pembayaran iuran berjalan lancar, memastikan data peserta yang menjadi tanggungan pemerintah daerah telah sesuai, serta mengevaluasi berbagai hal yang perlu ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ke depan," kata Sugondo Makmur, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.

Akurasi data kepesertaan dinilai menjadi poin krusial dalam menyukseskan program JKN karena kesalahan sekecil apa pun berisiko mengganggu akses pelayanan kesehatan peserta. Pemkab Gorontalo memandang proses ini sebagai instrumen penting agar alokasi anggaran daerah tepat sasaran, sekaligus menjadi ruang evaluasi bersama BPJS Kesehatan untuk mengidentifikasi kendala lapangan.

"Melalui evaluasi bersama ini, kita dapat melihat apa saja yang masih perlu diperbaiki dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar pengelolaan kepesertaan JKN semakin efektif dan akuntabel," kata Sugondo Makmur, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.

Keberlanjutan perlindungan kesehatan bagi ASN dan pekerja penerima upah dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan garda utama pelayanan publik. Melalui pertemuan berkala tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo beserta jajaran turut memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi guna memperkuat tata kelola kepesertaan JKN ke depan.