Pemkab Bone Bolango Buka Peluang Investasi Asing Guna Dorong Ekonomi

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango membuka peluang investasi secara luas bagi investor lokal maupun asing untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan ini diambil guna menciptakan lapangan kerja baru di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti dilansir dari Ulanda, Selasa (25/8/2026).

Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa menjelaskan bahwa pemanfaatan APBD tidak lagi bisa diandalkan sebagai tumpuan utama dalam menggerakkan roda perekonomian setempat.

"Pemerintah daerah pada prinsipnya sangat welcome terhadap investasi. Pertumbuhan daerah ini tidak bisa semata-mata mengandalkan APBD atau keuangan pemerintah daerah," kata Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa.

Pemerintah daerah membuka berbagai sektor unggulan untuk dikembangkan pemodal, mulai dari pariwisata, pertambangan, jasa, pergudangan, hingga sektor industri. Letak geografis daerah yang berdampingan dengan pusat pemerintahan Provinsi Gorontalo menjadi nilai tambah strategis bagi para penanam modal.

"Dengan kekayaan alam kita, tentu investasi yang berbasis potensi sumber daya alam itu menjadi primadona kita," ujar Iwan Mustapa.

Meskipun memberikan berbagai kemudahan perizinan, pihak pemerintah daerah menegaskan seluruh pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan hukum serta perundang-undangan penanaman modal yang berlaku.

"Prinsipnya kepatuhan terhadap aturan, regulasi yang terkait dengan perizinan penanaman modal itu tetap menjadi bagian penting yang terus kita bina, kita berikan pengawasan dan pembinaan bagi para investor, bagi dunia usaha yang akan menanamkan modalnya di Bone Bolango," jelas Iwan Mustapa.

Langkah pengawasan dan pembinaan intensif disiapkan agar seluruh kegiatan investasi memberikan dampak langsung bagi kemajuan perekonomian masyarakat.

"Dengan adanya investasi, itu yang tugas pemerintah daerah. Bagaimana mendorong tumbuhnya investasi, baik investasi dari dalam daerah sendiri maupun investasi dari luar," kata Iwan Mustapa.

Upaya penyerapan tenaga kerja lokal diproyeksikan menjadi prioritas utama dari skema keterbukaan investasi tersebut.

"Kita tidak bisa mengandalkan APBD sebagai sumber untuk menciptakan lapangan kerja. Di tengah keterbatasan fiskal, tentu kita harus menciptakan sumber-sumber investasi baru untuk menciptakan lapangan kerja," kata Iwan Mustapa.