Pemkab Bone Bolango Antisipasi Dampak Kekeringan Selama Kemarau 2026

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengambil langkah cepat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana kekeringan sepanjang musim kemarau 2026. Langkah antisipasi ini diambil untuk menekan dampak kemarau panjang yang berisiko mengganggu pasokan air bersih, merusak lahan pertanian, serta memicu kebakaran hutan dan lahan. Upaya taktis tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Kamis, 16 Juli 2026, di ruang kerja Bupati Bone Bolango, seperti dilansir dari Ulanda.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi tingkat kekeringan di Provinsi Gorontalo pada periode Juli hingga September 2026 didominasi kategori agak kering hingga kering.

Kondisi iklim ekstrem tersebut menjadi perhatian serius karena wilayah Bone Bolango dinilai rentan terhadap ancaman kemarau panjang. Pemerintah daerah mengidentifikasi beberapa dampak nyata jika kemarau berlangsung lebih lama, salah satunya adalah ancaman krisis air bersih di wilayah pesisir dan dataran tinggi.

Pada sektor pertanian, pasokan air yang menyusut drastis berpotensi menurunkan produktivitas sawah dan hortikultura, bahkan memicu gagal panen akibat mengeringnya saluran irigasi. Suhu udara yang tinggi dan mengeringnya vegetasi di lahan terbuka juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan secara signifikan.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah memetakan wilayah-wilayah rawan terdampak untuk mempercepat proses penyaluran bantuan dan penanganan darurat. Rencana mitigasi mencakup pemantauan sumber air bersih, koordinasi distribusi air kepada masyarakat, hingga penyiapan personel dan alat penanggulangan bencana. Pemerintah daerah juga gencar mengedukasi masyarakat agar lebih hemat menggunakan air bersih serta aktif mencegah aktivitas yang memicu kebakaran lahan.

Pemkab Bone Bolango menegaskan bahwa keberhasilan penanganan dampak kekeringan ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat.