Pemerintah Cairkan Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 2026

Penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah kembali berlanjut sepanjang tahun 2026. Saat ini, proses distribusi dana telah memasuki tahap ketiga yang menjangkau alokasi bulan Juli, Agustus, dan September 2026, seperti dilansir dari Id.

Dua program utama yang disalurkan pada periode ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penyerahan dana untuk kedua jenis bantuan tersebut dijadwalkan berkala setiap tiga bulan sekali.

Pembaruan data penerima terus dilakukan oleh pemerintah pada setiap tahapan pencairan. Mekanisme ini menyebabkan sebagian keluarga tetap terdaftar, sementara yang lain dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria penerima manfaat.

Hasil pemutakhiran data tersebut juga memungkinkan pemerintah untuk menetapkan penerima manfaat baru. Oleh sebab itu, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dianjurkan untuk memeriksa status kepesertaan mereka secara berkala melalui kanal resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

Proses distribusi bansos dalam satu tahun anggaran terbagi ke dalam empat tahapan utama. Skema jadwal penyalurannya tertera sebagai berikut:

• Tahap 1: Periode Januari, Februari, dan Maret
• Tahap 2: Periode April, Mei, dan Juni
• Tahap 3: Periode Juli, Agustus, dan September
• Tahap 4: Periode Oktober, November, dan Desember

Pemerintah tidak memberlakukan tanggal pencairan yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat penerima diimbau untuk aktif memperbarui informasi melalui saluran publik resmi milik Kemensos.

Rincian Nominal Bansos PKH 2026

Jumlah dana bantuan PKH disesuaikan berdasarkan kategori kelompok penerima manfaat. Berikut adalah rincian nominal yang ditetapkan pemerintah:

• Ibu hamil: Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 tiap tahap
• Anak usia dini: Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 tiap tahap
• Siswa SD: Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 tiap tahap
• Siswa SMP: Rp1.500.000 per tahun atau Rp375.000 tiap tahap
• Siswa SMA: Rp2.000.000 per tahun atau Rp500.000 tiap tahap
• Penyandang disabilitas berat: Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 tiap tahap
• Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 tiap tahap
• Korban pelanggaran HAM berat: Rp10.800.000 per tahun atau Rp2.700.000 tiap tahap

Besaran Bantuan BPNT 2026

Skema nominal untuk program BPNT disalurkan secara merata kepada seluruh penerima. Bantuan yang diberikan senilai Rp200.000 per bulan, sehingga total dana yang diterima pada pencairan triwulan (Juli–September) mencapai Rp600.000 per tahap.

Pencairan dana BPNT dikirimkan langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penerima dapat mengambil dana tersebut melalui fasilitas ATM bank Himbara atau agen bank resmi yang terdaftar.

Tata Cara Cek Status Penerima Bansos

Pengecekan data penerima bansos dapat diakses secara online melalui situs resmi Kemensos. Warga hanya perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada KTP.

1. Pengecekan Melalui Website Resmi

Prosedur pemeriksaan status kepesertaan via situs web dapat dilakukan dengan langkah berikut:

• Akses halaman cekbansos.kemensos.go.id.
• Ketikkan NIK KTP pada kolom yang disediakan.
• Masukkan kode verifikasi sesuai instruksi di layar.
• Klik tombol "Cari Data" untuk memproses.
• Sistem akan memberikan laporan mengenai status kepesertaan bansos.

2. Pengecekan Melalui Aplikasi Mobile

Selain tautan situs web, warga dapat memanfaatkan aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh melalui platform Play Store maupun App Store.

• Buka aplikasi Cek Bansos yang telah terpasang.
• Pilih menu bertuliskan Cek Bansos.
• Isikan NIK KTP penerima secara benar.
• Tekan opsi Cari Data.
• Tunggu hingga sistem menyajikan informasi hasil pencarian.

Apabila status pada kolom BPNT atau PKH menampilkan keterangan "Ya", maka NIK tersebut resmi terdaftar sebagai penerima bansos. Namun jika sistem menunjukkan kata "Tidak", data tersebut belum atau tidak terdaftar pada periode penyaluran berjalan.

Penggunaan saluran resmi Kemensos saat mengecek data sangat disarankan agar terhindar dari informasi yang salah serta menjamin keakuratan data terbaru dari pemerintah.