Nelayan Gorontalo Desak Penguatan Koperasi untuk Dongkrak Ekonomi Pesisir

Masyarakat pesisir di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, mendesak adanya penguatan kelembagaan koperasi. Langkah ini dinilai mendesak demi mengatasi keterbatasan modal usaha yang menghambat peningkatan kesejahteraan nelayan, seperti dikutip dari Ulanda. Aspirasi tersebut mengemuka dalam diskusi terbuka yang digelar Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) bersama pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Leato Selatan.

Forum ini menjadi wadah bagi warga pesisir untuk menyampaikan kendala ekonomi secara langsung. Nelayan berharap koperasi dapat berfungsi optimal sebagai penggerak roda ekonomi lokal. Saat ini, fungsi tersebut belum berjalan maksimal akibat berbagai keterbatasan struktural dan finansial.

“Kami berharap koperasi benar-benar bisa menjadi wadah yang memperkuat ekonomi nelayan. Karena itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi nelayan, dan koperasi agar seluruh potensi ekonomi pesisir dapat dikelola secara maksimal,” ungkap salah seorang peserta dalam forum diskusi.

Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Leato Selatan membeberkan bahwa minimnya anggaran operasional menjadi batu sandungan utama. Akibatnya, aktivitas kelembagaan berjalan dengan sangat terbatas. Selain itu, lembaga ini belum memiliki modal yang cukup untuk mengeksekusi sejumlah unit bisnis. Padahal, unit usaha tersebut telah dirancang untuk menjadi sumber pendapatan bagi para anggota.

“Kami memiliki sejumlah potensi usaha yang sebenarnya bisa dikembangkan. Tetapi tanpa dukungan modal dan penguatan kelembagaan, semua itu sulit diwujudkan,” ujar perwakilan pengurus koperasi. Koperasi juga memerlukan program pendampingan manajemen agar tata kelola organisasi menjadi lebih profesional. Peningkatan kapasitas pengurus menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan masyarakat pesisir.

Dalam dialog itu, nelayan meminta HMNI mengawal aspirasi ini ke tingkat pembuat kebijakan. Mereka menginginkan tuntutan ini menghasilkan regulasi nyata yang berpihak pada masyarakat pesisir. HMNI diminta memfasilitasi komunikasi ke tingkat pusat, termasuk menyodorkan rekomendasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

Sinergi berkelanjutan juga diharapkan terjalin dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kota Gorontalo. Hubungan ini penting untuk membuka akses program pemberdayaan pesisir.

“Kami membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan, akses pembiayaan, hingga program pemberdayaan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat nelayan,” kata peserta lainnya.

Merespons tuntutan tersebut, HMNI memastikan seluruh poin pembahasan telah didokumentasikan. Data ini akan menjadi basis penyusunan berkas rekomendasi resmi organisasi. Perwakilan HMNI menyatakan akan menginventarisasi seluruh masalah sebelum meneruskannya ke pengurus pusat.

Upaya ini menjadi bagian dari agenda advokasi di tingkat nasional. “Semua aspirasi masyarakat akan kami himpun. Hasil pertemuan ini akan disusun menjadi dokumen rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada HMNI Pusat sebagai bahan advokasi kepada pemerintah,” ujar perwakilan HMNI.

Organisasi juga berkomitmen menjembatani komunikasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah. Langkah pengawalan akan dilakukan bertahap bersama mitra strategis.

Persoalan mendasar Koperasi Nelayan Gorontalo di Leato Selatan berpusat pada keterbatasan operasional, minimnya modal, dan mandeknya unit usaha. Kondisi ini berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Sebagai tindak lanjut, HMNI segera menyusun berita acara dan laporan berkas pertemuan. Dokumen ini memuat daftar kebutuhan prioritas serta taksiran dukungan yang diperlukan.

Rencana kerja strategis mencakup audiensi dengan kementerian terkait serta koordinasi dengan pemerintah daerah. HMNI juga akan menjajaki kemitraan dengan lembaga pembiayaan, dunia usaha, dan perguruan tinggi.