Lahmuddin Hambali Ingatkan Dampak Buruk Kegagalan Membangun SDM di Boalemo

Bonus demografi yang sedang dihadapi Indonesia, termasuk Kabupaten Boalemo, berpotensi menjadi ancaman serius apabila tidak dipersiapkan dengan matang, seperti dilansir dari Ulanda. Peringatan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Boalemo, Lahmuddin Hambali, saat membuka Workshop Penguatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Boalemo Tahun 2026 di Cabana Resort and Resto, Kamis, 25 Juni 2026. Dalam acara yang dihadiri perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, akademisi, tim ahli PJPK, dan pimpinan organisasi perangkat daerah tersebut, Lahmuddin menegaskan pentingnya kualitas manusia.

Pembangunan kependudukan menurutnya tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan administrasi angka statistik semata.

Tantangan utamanya terletak pada bagaimana mencetak manusia yang berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan daerah. "Seluruh program yang direncanakan, anggaran yang dialokasikan, dan kebijakan yang ditetapkan pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat," kata Lahmuddin.

Penduduk dipandang bukan sekadar objek penerima hasil pembangunan, melainkan subjek sekaligus tujuan utama kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kemajuan suatu daerah dinilai tidak dapat dipisahkan dari pembangunan manusianya.

Lahmuddin menjelaskan bahwa bonus demografi merupakan momen krusial bagi masa depan Boalemo. Pada fase ini, jumlah penduduk usia produktif mendominasi struktur populasi, sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi jika dikelola secara tepat. Sebaliknya, kelalaian dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia akan mengubah potensi ini menjadi beban sosial bagi pemerintah daerah.

"Bonus demografi harus kita sambut dengan kesiapan yang matang, mulai dari pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang baik, keterampilan kerja, hingga kesempatan berusaha bagi masyarakat," ujarnya.

Keberhasilan dalam memanfaatkan momentum ini tidak dapat dibebankan pada satu organisasi perangkat daerah saja karena dimensi tantangan kependudukan sangat luas. Isu kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dan anak, hingga ketahanan keluarga saling bertalian dengan dinamika kependudukan. Atas dasar itu, Lahmuddin menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dan menghentikan ego sektoral.

"Pembangunan kependudukan bukan hanya urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ini adalah urusan bersama yang membutuhkan keterlibatan semua pihak dan seluruh perangkat daerah," katanya.

Sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan tidak bisa ditangani secara parsial. Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) memegang posisi strategis sebagai instrumen pengintegrasi isu kependudukan ke dalam perencanaan daerah.

Setiap program pembangunan wajib dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan dinamika penduduk yang berkembang. "Peta Jalan Pembangunan Kependudukan harus menjadi instrumen strategis yang mampu mengintegrasikan berbagai isu kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga program yang dilaksanakan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Boalemo berharap workshop ini menghasilkan rekomendasi konkret serta rencana tindak lanjut yang terukur untuk dijalankan seluruh perangkat daerah. Forum ini juga ditujukan untuk menyamakan persepsi dan komitmen dalam membangun sistem kependudukan yang produktif, berdaya saing, serta berkelanjutan. Bagi Lahmuddin Hambali, infrastruktur fisik dapat diselesaikan dalam hitungan tahun, tetapi mencetak SDM unggul membutuhkan visi jangka panjang dan konsistensi.

Kesempatan bonus demografi ini tidak akan datang dua kali, sehingga harus dijadikan pijakan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Boalemo.