Kemensos Salurkan Bansos PKH dan Sembako Sebesar Rp166 Triliun

Kementerian Sosial mengumumkan realisasi penyaluran Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako pada semester pertama 2026 telah mencapai lebih dari Rp16,6 triliun kepada puluhan juta penerima manfaat, Rabu, 10 Juni 2026.

Penyaluran dua program utama perlindungan sosial tersebut diklaim berjalan sesuai target untuk menjaga daya beli masyarakat kelompok rentan di tengah tantangan ekonomi, sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) mencatatkan capaian tertinggi hingga menyentuh angka 94 persen dari total target keluarga penerima manfaat (KPM).

“Untuk PKH, sudah tersalurkan kepada 9,4 juta KPM atau 94 persen dengan nilai Rp7,13 triliun. Sedangkan bantuan sembako telah menjangkau 15,9 juta KPM atau 87 persen dengan nilai Rp9,54 triliun,” kata Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Akumulasi nilai penyaluran PKH dan bantuan sembako hingga awal Juni 2026 itu menyentuh Rp16,67 triliun, di luar program bantuan sosial lain yang terus bergulir.

Pihak Kementerian Sosial juga mengonfirmasi adanya penyaluran anggaran Rp225,20 miliar untuk bantuan jaminan hidup, serta penguatan sosial ekonomi sebesar Rp37,33 miliar bagi 75.065 kepala keluarga demi mendorong kemandirian ekonomi.

“Kemudian santunan ahli waris sudah diberikan kepada 1.140 jiwa dengan nilai Rp17,10 miliar,” ujar Saifullah Yusuf.

Rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat juga terus diproses melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) dengan realisasi Rp135,7 miar untuk kelompok anak, lansia, disabilitas, korban napza, hingga penderita HIV/AIDS.

“Atensi total realisasi 42,58 persen atau Rp135,7 miar yang melayani anak, lansia, disabilitas, napza, orang dengan HIV/AIDS, dan kelompok rentan,” kata Saifullah Yusuf.

Selain itu, program Komunitas Adat Terpencil (KAT) mencatat lonjakan capaian melampaui target tahunan dengan menyasar 3,097 kepala keluarga atau setara 109,96 persen, sementara Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) baru terealisasi 31,97 persen.

Pemerintah saat ini sedang merampungkan proses administrasi demi menunggu penetapan Surat Pengesahan Revisi Anggaran (SPRA) tahap III senilai Rp987,9 miliar untuk memperkuat program perlindungan sosial.