DPRD Gorontalo Soroti Kejujuran Data UMKM pada Sensus Ekonomi 2026

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo resmi dimulai ditandai dengan seremoni pencanangan di halaman Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo pada Senin, 15 Juni 2026. Dikutip dari Ulanda, agenda sepuluh tahunan ini memikul tanggung jawab besar karena kualitas data yang dihasilkan bakal menjadi penentu arah kebijakan ekonomi daerah untuk beberapa tahun mendatang. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, mengingatkan bahwa kesuksesan agenda ini sangat bertumpu pada keterbukaan serta kejujuran para pelaku usaha saat memberikan informasi.

"Data itu harus aktual, lengkap, dan dapat dipercaya. Kalau datanya tidak jujur, maka kebijakan yang dibuat juga bisa meleset," kata Ridwan usai mengikuti pencanangan Sensus Ekonomi 2026.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai menjadi salah satu fokus paling krusial agar pemerintah memperoleh gambaran riil mengenai peta perkembangan usaha masyarakat. Ridwan menguraikan bahwa intervensi atau bantuan pemerintah selama ini kerap tidak tepat sasaran akibat bersumber dari data statistik yang kurang menggambarkan realitas lapangan.

"Kalau pelaku usaha memberikan data sesuai kondisi sebenarnya, pemerintah akan lebih mudah menentukan langkah. Kita bisa tahu sektor mana yang tumbuh, mana yang perlu diselamatkan," ujarnya. Pendataan ini juga krusial untuk memetakan pergeseran pola bisnis masyarakat setelah pandemi serta di tengah masifnya era digitalisasi ekonomi saat ini.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dalam pidatonya turut menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar rutinitas administratif birokrasi tahunan belaka. "Hari ini bukan sekadar apel siaga biasa. Ini momentum penting yang menandai dimulainya pekerjaan besar dan strategis bagi bangsa dan daerah kita," kata Gusnar di hadapan peserta apel. Ia menyatakan bahwa setiap angka di dalam statistik merepresentasikan kehidupan nyata masyarakat, termasuk para pekerja dan pelaku usaha kecil.

"Di balik angka itu ada cerita tentang harapan masyarakat," ujar Gusnar.

Gusnar mengimbau warga untuk menyambut petugas lapangan dengan baik, sekaligus meminta para petugas sensus tetap menjaga profesionalisme serta integritas. "Jangan sampai data yang dihasilkan justru kehilangan kualitas karena proses yang tidak sesuai metodologi," katanya. Berdasarkan pemutakhiran Statistical Business Register tahun 2026 oleh BPS, jumlah unit usaha di Provinsi Gorontalo mencatatkan kenaikan signifikan dalam sepuluh tahun terakhir.

Total usaha di wilayah tersebut kini sudah menembus lebih dari 190 ribu unit, atau melesat sekitar 21 persen jika dikomparasikan dengan hasil Sensus Ekonomi 2016 yang tercatat di angka 157 ribu usaha.

Walau mengindikasikan gairah kewirausahaan yang tumbuh, BPS menilai kuantitas tersebut belum cukup untuk memotret mutu ekonomi daerah secara komprehensif. Oleh sebab itu, sensus kali ini dirancang untuk merekam karakteristik usaha, pemanfaatan teknologi digital, sektor unggulan, hingga kendala riil di lapangan.

Sorotan pada Sektor Pertanian

Ridwan Monoarfa secara khusus meminta agar sektor pertanian yang menjadi tulang punggung daerah mendapatkan perhatian mendalam melalui pendataan yang mendetail. "Pendataan pertanian jangan hanya bicara hasil panen. Harus bisa membaca variasi produk dan komoditas unggulan yang benar-benar potensial dikembangkan," katanya.

Formulasi data yang presisi tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pemerintah dalam memetakan arah pengembangan komoditas unggulan daerah ke depan. Kegiatan pencanangan ini ditutup dengan pemukulan alat musik tradisional Polopalo oleh Gubernur Gorontalo bersama unsur Forkopimda dan para pemangku kepentingan.