DPRD Bone Bolango Perkuat Kemitraan dengan Jurnalis di Gorontalo

Sinergi antara pers dan lembaga legislatif diperkuat oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bone Bolango, Rakhmatiyah Deu, saat menemui sejumlah jurnalis di Gorontalo, Kamis (18/6/2026). Pertemuan informal tersebut digelar untuk membangun komunikasi yang harmonis demi keterbukaan informasi. Dilansir dari Ulanda, legislator dari Partai NasDem ini memandang pers memegang peran krusial dalam menyosialisasikan kebijakan daerah.

Kehadiran media massa juga dinilai menjadi jembatan krusial yang menghubungkan kepentingan masyarakat luas dengan para pengambil keputusan. "Ini bagian dari silaturahmi, tidak lebih. Saya melihat media dan wartawan merupakan mitra bagi semua pihak, termasuk pemerintah dan DPRD itu sendiri," kata Rakhmatiyah Deu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bone Bolango.

Menurut Rakhmatiyah, program pembangunan daerah tidak akan tersampaikan secara optimal tanpa adanya dukungan publikasi. Sebaliknya, DPRD maupun pemerintah daerah kerap menerima aspirasi, evaluasi, serta kritik masyarakat melalui pemberitaan yang disajikan oleh awak media.

"Media adalah corong dan wadah informasi masyarakat. Di sanalah masyarakat menyampaikan berbagai persoalan, harapan, dan perkembangan yang terjadi di daerah," kata Rakhmatiyah Deu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bone Bolango. Ia turut mengapresiasi para jurnalis di Gorontalo yang aktif mengawal berbagai isu pelayanan publik dan menjalankan fungsi pengawasan. Hubungan harmonis tersebut dinilai mampu menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan mendorong pemerintahan yang transparan.

"Pemerintah dan DPRD membutuhkan media sebagai mitra dalam menyampaikan informasi yang benar dan utuh kepada masyarakat. Sebaliknya, media juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian," kata Rakhmatiyah Deu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bone Bolango. Pertemuan yang berlangsung di Zarona Coffee & Eatery tersebut menjadi ruang bertukar pandangan dalam membangun sinergi. Kolaborasi antara pers dan unsur pemerintahan ini diproyeksikan memperkuat tata kelola daerah yang partisipatif serta responsif.