Dinas Sosial Gorontalo Gandeng Densus 88 Edukasi Warga Cegah Radikalisme

Penanganan paham radikalisme dan intoleransi dinilai tidak dapat bertumpu pada tindakan penegakan hukum semata. Langkah pencegahan yang masif perlu dilakukan secara dini sebelum pemikiran tersebut memengaruhi masyarakat luas. Prinsip preventif ini menjadi fokus utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

Seperti dilaporkan oleh media Ulanda, instansi tersebut kini tengah menggencarkan program edukasi bersama Densus 88 Anti Teror. Kepala Dinas Sosial Kota Gorontalo, Eladona Oktamina Sidiki, menerangkan bahwa pendekatan preventif merupakan strategi dasar pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan sosial. Upaya ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan penanganan saat paham ekstrem telah menyebar.

“Pendekatan yang kami lakukan lebih kepada edukasi dan penguatan pemahaman masyarakat. Tujuannya agar warga mampu mengenali ciri-ciri penyebaran paham radikal dan tidak mudah terpengaruh,” kata Eladona.

Sebagai koordinator utama, Dinas Sosial memegang peran penting dalam membangun kemitraan bersama Densus 88 wilayah Gorontalo. Kolaborasi tersebut diwujudkan lewat sosialisasi langsung yang menjangkau tingkat lingkungan hingga keluarga. Ancaman dari paham radikal sering kali muncul dalam bentuk yang terselubung. Penyebaran ideologi ini kerap bergerak perlahan melalui jalur sosial dengan memanfaatkan titik rentan di dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah daerah fokus meningkatkan kepekaan warga terhadap indikasi awal penyebaran paham yang bertentangan dengan asas kebangsaan. Pembekalan informasi menjadi benteng utama demi menjaga kerukunan sosial. “Kami ingin masyarakat memiliki pemahaman yang cukup sehingga mampu membedakan mana ajaran yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan mana yang berpotensi merusak persatuan,” ujarnya.

Keberhasilan program penangkalan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kepedulian masyarakat. Potensi infiltrasi kelompok ekstrem akan semakin mengecil seiring meningkatnya kewaspadaan warga terhadap bahaya paham tersebut. Formulasi pendekatan yang diterapkan di lapangan menghindari metode formal yang kaku.

Tim gabungan dari pemerintah daerah dan Densus 88 memilih turun langsung untuk berdialog serta mendengarkan aspirasi warga. Metode tatap muka dinilai memiliki efektivitas lebih tinggi. Lewat komunikasi dua arah, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan langsung dan menerima penjelasan yang lebih mudah dipahami daripada kampanye media searah.

Sasar Kelompok Rentan dan Perlindungan Sosial

Pelaksanaan edukasi ini turut diarahkan pada kelompok masyarakat dengan tingkat kerentanan sosial tertentu. Salah satu sasaran utamanya adalah keluarga yang terdaftar sebagai penerima program bantuan sosial.

Langkah ini diambil bukan karena kelompok tersebut bermasalah. Pemerintah ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama yang rentan, memperoleh akses informasi pencegahan yang setara. Aspek perlindungan sosial tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan finansial semata.

Pemerintah memiliki kewajiban moral untuk membentengi masyarakat dari ancaman non-ekonomi yang berdampak jangka panjang. “Kami ingin masyarakat merasa aman, nyaman, dan memiliki ketahanan terhadap berbagai pengaruh negatif. Edukasi menjadi salah satu cara paling efektif untuk membangun ketahanan tersebut,” katanya.

Tanggung jawab dalam menangkal paham radikal sejatinya berada di tangan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah daerah menempatkan diri sebagai fasilitator, sementara keberhasilan total bergantung pada partisipasi aktif warga.

Sinergi bersama Densus 88 diharapkan mampu mengukuhkan ruang sosial di Kota Gorontalo dari pengaruh luar. Pemerintah berkomitmen memastikan nilai persatuan, toleransi, dan keharmonisan antarwarga tetap terjaga utuh. Indikator keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari kemajuan ekonomi. Lingkungan yang aman, kondusif, serta masyarakat yang memegang teguh nilai kebangsaan menjadi pilar utama pembangunan masa depan.