Bupati Ismet Mile Instruksikan OPD Bone Bolango Percepat Proyek Strategis

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menuntut perubahan pola kerja aparatur sipil negara demi mengoptimalkan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2026. Dikutip dari Ulanda, Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar meninggalkan pola kerja yang biasa-biasa saja. Akselerasi kinerja, efektivitas program, dan optimalisasi sumber pendapatan daerah kini menjadi prioritas utama di tengah kompleksitas kebutuhan masyarakat.

Instruksi tersebut disampaikan Ismet Mile saat memimpin Rapat Pimpinan SKPD Triwulan I di Ruang Lupa Lelah, Kantor Bupati Bone Bolango, Senin (8/6/2026).

Agenda ini berfokus pada Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran serta Pengendalian Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan didampingi Sekretaris Daerah Iwan Mustapa. Ismet menegaskan bahwa kelancaran pembangunan wilayah sangat bergantung pada koordinasi yang kuat antarsektor birokrasi.

Pimpinan perangkat daerah diwajibkan membangun sinergi internal serta memastikan setiap unsur organisasi bergerak secara maksimal. Menurut Ismet, hambatan efektivitas birokrasi selama ini sering dipicu oleh kurangnya keterlibatan seluruh komponen dalam struktur dinas.

Keberhasilan instansi tidak boleh bertumpu hanya pada kepala dinas, melainkan harus melibatkan kerja kolektif hingga tingkat sekretaris dan bidang teknis. "Seluruh OPD harus mampu memberikan ruang keterlibatan yang maksimal kepada sekretaris dinas dan memastikan setiap tugas dijalankan sesuai tanggung jawab yang telah ditetapkan," kata Ismet Mile. Pembagian tugas yang jelas sesuai fungsi jabatan dinilai menjadi kunci utama agar program pembangunan berjalan efektif dan mencapai target.

Selain pembenahan birokrasi, pengerjaan proyek fisik maupun nonfisik di berbagai sektor juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Ismet meminta seluruh OPD tidak menunda pekerjaan agar realisasi program berjalan sesuai jadwal demi menjaga kualitas pelayanan publik. "Pelaksanaan proyek harus menjadi perhatian bersama. Semua pekerjaan harus tuntas sesuai target waktu dengan hasil yang berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Ismet Mile. Seluruh proses pengadaan barang dan jasa diinstruksikan untuk segera diselesaikan paling lambat akhir bulan ini agar penandatanganan kontrak kerja bisa langsung dilakukan.

Langkah taktis ini diambil untuk mengantisipasi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran yang kerap menjadi kendala pengelolaan APBD.

Melalui percepatan tender, penyerapan anggaran diharapkan meningkat lebih cepat dan realisasi pembangunan dapat berjalan optimal sejak awal. Sektor keuangan juga tidak luput dari evaluasi, di mana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini dibebankan sebagai tanggung jawab bersama seluruh OPD.

Kemampuan fiskal yang kuat dari sektor PAD akan menentukan kemandirian daerah dalam membiayai program publik secara berkelanjutan tanpa terus bergantung pada dana transfer pusat. "Pendapatan Asli Daerah harus menjadi atensi seluruh OPD. Kita harus bekerja bersama agar target PAD yang telah ditetapkan dapat tercapai, sehingga kemampuan fiskal daerah semakin kuat untuk membiayai berbagai program pembangunan," kata Ismet Mile.