Bupati Gorontalo Pastikan Anggaran P3K Paruh Waktu Aman Hingga 2027

Pemerintah Kabupaten Gorontalo memastikan tidak akan merumahkan pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu di tengah isu efisiensi anggaran daerah. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Gorontalo Sofyan Puhi saat membuka Konferensi Kerja I PGRI Kabupaten Gorontalo di Grand Q Hotel Gorontalo pada Sabtu, 18 Juli 2026, seperti dilansir dari Ulanda. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 kini menempatkan keberlanjutan pembiayaan tenaga non-ASN tersebut sebagai salah satu program prioritas.

Langkah taktis ini diambil demi menjaga stabilitas pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan yang selama ini banyak terbantu oleh kehadiran tenaga honorer. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengamankan hak para pegawai dengan menyiapkan alokasi dana yang dibutuhkan. Selain kepastian masa kerja, jaminan sosial berupa perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja juga turut diperkuat oleh pemerintah.

“Saya sudah menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar P3K Paruh Waktu tidak dirumahkan. Anggaran gaji mereka sudah kami siapkan hingga Desember 2026,” kata Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo.

Pemerintah daerah memperluas cakupan perlindungan sosial dengan mendaftarkan seluruh pegawai ke dalam program BPJS Kesehatan Kelas II. Proteksi tambahan berupa jaminan kecelakaan kerja melalui Taspen Accident juga disediakan guna memberikan rasa aman yang optimal selama bertugas. “PGRI harus terus hadir sebagai rumah besar bagi para guru. Selain memperjuangkan kesejahteraan anggotanya, organisasi ini juga diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Gorontalo,” ujar Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo.

Respons positif langsung datang dari organisasi profesi keguruan yang menilai kebijakan tersebut sebagai angin segar. Penegasan mengenai kejelasan status ini dinilai mampu menyudahi kecemasan ribuan tenaga pendidik yang sempat diliputi ketidakpastian. “Kami berharap sinergi antara PGRI dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus berjalan dengan baik sehingga berbagai program peningkatan mutu pendidikan maupun kesejahteraan guru dapat diwujudkan secara bersama-sama,” ujar Rapia Bahoea, Ketua PGRI Kabupaten Gorontalo.

Forum Konkerkab I ini dimanfaatkan oleh internal pengurus PGRI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja yang telah berjalan. Konsolidasi tersebut sekaligus menjadi ruang strategis guna merumuskan arah kebijakan organisasi untuk periode lima tahun ke depan.