Adhan Dambea Serahkan Laporan APBD 2025 ke DPRD Kota Gorontalo

Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo menjadi lokasi pelaksanaan rapat paripurna pembicaraan tingkat I pada Rabu, 17 Juni 2026. Agenda ini membahas pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah selama satu tahun. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menghadiri langsung rapat tersebut untuk memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, seperti dilansir dari Ulanda.

Langkah ini menjadi instrumen evaluasi menyeluruh terkait realisasi program kerja, efisiensi penggunaan anggaran, serta dampaknya bagi publik. Adhan Dambea menguraikan rincian realisasi pendapatan, belanja pemerintah, hingga capaian kebijakan sepanjang tahun anggaran tersebut.

Mekanisme konstitusional ini mempertegas hubungan kerja antara pemerintah daerah dan legislatif demi menciptakan tata kelola yang transparan. Pertanggungjawaban ini menjadi pijakan penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif pada masa mendatang.

DPRD Kota Gorontalo selanjutnya akan mendalami dokumen keuangan yang diajukan. Setiap program kerja dan alokasi anggaran bakal diperiksa agar sesuai dengan perencanaan serta regulasi yang berlaku. Proses pengawasan ini berfungsi untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran. Momentum sidang paripurna ini sekaligus menjadi tolok ukur kualitas pelayanan publik di Kota Gorontalo.

Kehadiran langsung Wali Kota mencerminkan komitmen eksekutif dalam membangun koordinasi yang kuat bersama legislatif. Sinergi kedua lembaga dinilai menjadi kunci utama dalam mengawal pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Melalui pembahasan Ranperda APBD 2025 ini, Pemerintah Kota Gorontalo mengharapkan rekomendasi dan masukan dari dewan sebagai bahan perbaikan. Dokumen anggaran tersebut menjadi cerminan pengelolaan amanah publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.