Adhan Dambea Paparkan 7 Poin Strategis APBD Kota Gorontalo 2027

Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menjabarkan arah kebijakan fiskal pemerintah daerah untuk tahun mendatang dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Gorontalo pada Senin, 20 Juli 2026. Dikutip dari Ulanda, agenda sidang tersebut membahas KUA PPAS APBD 2027 yang memuat tujuh poin strategis sebagai fondasi penyusunan anggaran. Pemerintah Kota Gorontalo memetakan target pertumbuhan ekonomi, rencana pembangunan infrastruktur, strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga opsi pembiayaan melalui pinjaman daerah.

Adhan menegaskan bahwa dokumen KUA PPAS APBD 2027 menjadi rujukan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.

Penyusunan regulasi ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kebijakan fiskal nasional, serta program prioritas pemerintah provinsi dan pusat. "Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan APBD 2027 sehingga seluruh program pembangunan harus disusun secara terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah," ujar Adhan dalam rapat paripurna.

Pemerintah Kota Gorontalo memasang target laju pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 hingga 5,9 persen pada tahun 2027. Langkah pencapaian dilakukan melalui penguatan dunia usaha, perluasan ruang investasi, serta optimalisasi program yang berdampak langsung pada produktivitas masyarakat.

Target Pendapatan Daerah pada tahun 2027 ditetapkan sekitar Rp1,03 triliun dengan mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan demi memperkuat kemampuan fiskal. Percepatan digitalisasi pelayanan publik pada sektor perpajakan dan retribusi daerah disiapkan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan sekaligus transparansi anggaran. Menurut Adhan, peningkatan PAD tidak bisa hanya bertumpu pada kenaikan tarif pajak maupun retribusi daerah.

Sistem pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan dinilai lebih utama untuk mempersempit celah kebocoran pendapatan.

"Peningkatan PAD akan dilakukan melalui digitalisasi pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah agar lebih efektif dan transparan," katanya. Pembangunan kantor Wali Kota Gorontalo yang baru kembali dimasukkan ke dalam daftar prioritas pembangunan pada tahun 2027. Kendati demikian, pelaksanaan proyek ini tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah agar tidak mengganggu pembiayaan pelayanan publik lainnya.

Pemerintah Kota Gorontalo juga membuka opsi pembiayaan melalui skema pinjaman daerah dengan nilai sebesar Rp105 miliiar.

Dana pinjaman tersebut direncanakan untuk menopang sejumlah program strategis serta percepatan pembangunan prioritas kota. Adhan menyatakan bahwa setiap kebijakan pembiayaan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal agar tidak membebani keuangan daerah di masa depan.

Kondisi ekonomi Kota Gorontalo sepanjang tahun 2025 diklaim menunjukkan tren perbaikan yang menjadi modal penting penyusunan anggaran 2027. Dokumen KUA-PPAS ini selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kota Gorontalo sebelum disahkan menjadi dasar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.